Untuk itu, kata Mahfud, kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan karena pemerintahan Presiden Jokowi lemah atau gagal, tetapi karena memang ada agenda konstitusional, yakni Pemilu untuk memilih Presiden, dan Jokowi tidak ikut kontes lagi.
Dua masalah yang kita hadapi ke depan, lanjut dia, adalah polarisasi (sub) ideologi dan merajalelanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum.
Baca Juga:
Menko Polhukam Pastikan Layanan PDNS 2 Kembali Normal Bulan Ini
Ia juga mengingatkan dua masalah tersebut sudah terwariskan dari Presiden ke Presiden.
Sehingga, lanjut dia, tak bisa dikatakan hanya terjadi sekarang, untuk kemudian menuding bahwa Pemerintah sekarang gagal.
"Itu ngaco. Kalau itu dalilnya, logikanya maka semua Presiden gagal karena tak pernah ada yang bisa mengatasi dua hal itu," kata Mahfud.
Baca Juga:
Satgas dan Menkominfo harus Didukung untuk Berantas Judi Online
Ia mengatakan tak ada yang bisa membantah bahwa korupsi dan penegakan hukum selalu menjadi problem semua Presiden.
Presiden SBY, lanjut dia, dulu bertekad memimpin sendiri perang melawan korupsi.
Bahkan, kata dia, secara resmi memperkenalkan istilah mafia hukum sebagai pengganti istilah mafia peradilan.
