WahanaNews.co | Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mempertanyakan alasan Pengurus BesarHimpunan
Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Abdul Muis Amiruddinmenyerukan demo di
Istana Kepresidenan.
Ngabalin mengaku tak
mengerti maksud HMI soal kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga:
HMI Dukung Kominfo Berantas Judi Online
Ia meminta penjelasan
secara ilmiah dari HMI sebagai masyarakat intelektual.
"Gagal menurut
mahasiswa apa sih? Atau dia punya
pengertian gagal sama seperti partai-partai atau tokoh-tokoh yang berseberangan
dengan pemerintah? Masa PB HMI punya pandangan sama dengan Rocky Gerung, sih?" kata Ngabalin, saat dihubungi wartawan, Rabu (4/8/2021).
Rocky Gerung yang
dimaksud Ngabalinadalah aktivis yang sering mengkritik pemerintah dalam
pelbagai persoalan.
Baca Juga:
Gubernur Kaltara Jadi Narasumber Utama di Training HMI Cabang Nunukan
Ngabalin meminta HMI tak
emosi dalam menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Menurutnya, semua bisa
dibicarakan baik-baik.
Ia menyarankan HMI untuk
membuat kajian lengkap soal kegagalan pemerintahan Jokowi.
Kemudian, KSP akan
membuka ruang dialog khusus untuk para mahasiswa.
"Kalau turun ke
jalan, nanti jadi contoh tidak baik bagi yang lain saat pemerintah sedang
bekerja keras menekan laju penyebaran Covid-19 dengan varian Delta. Kan,HMI
masyarakat terpelajar, kan?"
ucapnya.
Ngabalin berjanji
membuka ruang lebar di Istana jika HMI datang untuk bicara baik-baik.
Ia menekankan jalur
dialog dalam melayani aspirasi HMI.
"Kalau dia mau
ketemu, kita nanti terima dia di Istana, di KSP, tidak ada susahnya,"
ucapnya.
Sebelumnya, PB HMI
menyerukan aksi unjuk rasa jelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma"ruf.
Seruan itu tertuang dalam Surat Instruksi
Nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021.
HMI menyatakan akan
menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan dan DPR pada 16 Agustus.
Mereka akan melakukan
pemanasan pada Jumat (6/8/2021)
dengan berdemonstrasi di sekitar Istana.
"Kami pengurus
Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden KH Ma"ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal," dikutip dari
salinan surat instruksi tersebut. [dhn]
