AHY menyampaikan tudingan itu dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center, Kamis, 15 September. Selama ini, kata AHY, banyak lawan politik yang mengatakan masa pemerintahan SBY tak ada pembangunan infrastruktur.
Padahal, menurut dia, selama pemerintahan SBY banyak proyek pembangunan yang sering tak dipublikasikan dan belum selesai secara menyeluruh. Ketika proyek pembangunan tersebut hampir selesai, masa pemerintahan SBY pun berakhir.
Baca Juga:
Kementerian PU Komitmen Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Demi Kesejahteraan Rakyat
Akibatnya, ungkap AHY, pemerintahan selanjutnya tinggal mengklaim hasil pembangunan masa pemerintah SBY yang hampir selesai.
"Direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen, bahkan tinggal 90 persen, tinggal gunting pita," jelas AHY.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira juga mengkritik pernyataan AHY itu.
Baca Juga:
Terapkan Environmental Remediation, Upaya Kementerian PU Atasi Penurunan Tanah di DKI Jakarta
Menurut dia, infrastruktur dibangun di era pemerintahan siapapun mengalami banyak masalah. Misalnya nafsu membangun infrastruktur dengan anggaran Rp 400 triliun per tahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ditambah lagi penugasan-penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kredit sindikasi dari perbankan yang dialirkan kepada infrastruktur. Menurut dia, problem dalam infrastruktur adalah efektivitas dari proyeknya yang ternyata tidak sesuai dengan harapan.
Buktinya, tutur Bhima, adalah biaya logistik masih cukup tinggi berkisar 23,5 persen dari PDB. Ia berujar tidak ada penurunan biaya logistik secara signifikan.
