WahanaNews.co | Aksi People Power yang diadakan di sekitar Gedung Umat Islam, Jalan Kartopuran, Solo, Jawa Tengah, pada hari Jumat (7/7), hanya diikuti oleh sejumlah kecil orang.
Partisipasi dalam aksi tersebut tergolong sedikit. Hingga pukul 14.00 WIB saat aksi dimulai, hanya sekitar 150-an orang yang berkumpul di sekitar mobil orasi.
Baca Juga:
Klien Bapas Surakarta Terima Bantuan Modal Usaha dari Sentra Soeharso
Di lokasi aksi, terlihat beberapa spanduk yang salah satunya bertuliskan 'Jokowi gagal mengurus negara' dan 'usut tuntas ijazah palsu Jokowi'.
Sebelumnya, Koordinator lapangan aksi People Power di Solo, Noerrohmat, memperkirakan bahwa jumlah massa yang hadir akan melebihi 1.000 orang.
Dia mengatakan bahwa sejak Rabu (5/7/2023) lalu, banyak warga yang telah menghubunginya dengan antusiasme dan niat untuk bergabung dalam aksi tersebut, datang dari berbagai daerah.
Baca Juga:
Menuju Solo, Presiden RI ke-7 Jokowi Dikawal Delapan Pesawat Tempur TNI AU
Ketika menyampaikan orasi di lokasi, Noer menegaskan bahwa aksi People Power ini berbeda dengan upaya makar dan tidak melanggar undang-undang. Dia menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk ekspresi rakyat untuk negara.
"People Power ini sebenarnya bentuk cawe-cawe rakyat," ucap dia, mengutip CNN Indonesia.
Ia menuding saat ini pemerintah telah dikendalikan oleh oligarki dan pengusaha hitam. Noer pun mengklaim aksi ini digelar untuk mengembalikan pemerintah ke jalur yang benar.
"Karena saat ini banyak sekali masyarakat yang merasakan kesulitan," katanya.
Adapun aksi People Power di Solo sedianya digelar di Bundaran Gladak, tak jauh dari Kantor Balai Kota Solo tempat berkantor Wali Kota Gibran Rakabuming Raka.
Pentolan Mega-Bintang sekaligus inisiator aksi People Power di Solo, Mudrick Sangidu, mengatakan aksi dialihkan ke depan Gedung Umat Islam atas permintaan petugas dari Polda Jawa Tengah.
Mudrick pun mengklaim aksi ini tak memiliki afiliasi maupun kepentingan politik apapun. Ia mengatakan warga berhak bergerak lantaran berbagai saluran aspirasi di parlemen di berbagai tingkatan mengalami kemacetan menyerap aspirasi rakyat. [eta]
