WahanaNews.co, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango secara tiba-tiba mengungkapkan adanya masalah dalam hubungan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pernyataan mendadak ini membuat beberapa anggota Komisi III DPR penasaran, karena tidak disertai penjelasan lebih lanjut.
Baca Juga:
Dikritik Mahfud MD Soal Penetapan Tersangka di KPK, Nawawi Pomolango Angkat Suara
Hal ini terjadi dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).
"Kami perlu menyampaikan kepada forum yang terhormat ini bahwa ada masalah dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi, khususnya komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi, yang tercermin dari banyaknya tindak pidana korupsi (TPK) di daerah," ujar Nawawi.
"Selain itu, masalah lain yang perlu disampaikan adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan," tambahnya.
Baca Juga:
Soal Status Tersangka Wamenkumham, KPK Bersurat ke Presien
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Johan Budi, merasa bingung dengan permasalahan yang disampaikan oleh Nawawi.
Ia bertanya apakah masalah tersebut ada di internal KPK atau antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya. Menurutnya, ini adalah momen yang tepat bagi Nawawi untuk mengungkap masalah antara KPK, Polri, dan Kejagung.
"Karena sebentar lagi, jika tidak salah, para pimpinan KPK ini akan purna tugas, dan dengan DPR RI periode 2019-2024, ini adalah rapat terakhir. Mungkin perlu disampaikan karena kita sedang disaksikan oleh masyarakat," ujar Johan Budi.
Ia mendesak Nawawi untuk secara terbuka menyampaikan kendala yang sedang dihadapi KPK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, baik di bidang penindakan, monitoring, supervisi, koordinasi, hingga pendidikan dan pelayanan masyarakat.
Jika permasalahan sudah terungkap, kata mantan Jubir KPK ini, maka pihak-pihak terkait bisa melakukan langkah konkret selanjutnya.
"Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial, baik itu penanganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, Kejagung, KPK dengan pihak lain misalnya BPKP, BPK, apakah ada kendala-kendala? Termasuk juga menurun persepsi publik kepada KPK," kata Johan Budi.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil juga penasaran dengan permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung.
Dia yakin bahwa pengungkapan masalah kelembagaan antara sesama aparat penegak hukum ini menarik untuk dibahas. Sebab, dalam KPK sendiri, terdapat jaksa dan polisi.
"Masalah apa sebenarnya yang dialami terkait hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan? Bukankah di dalam KPK ada unsur kejaksaan dan kepolisian? Artinya, jika publik membaca ini, mereka akan bertanya seperti yang saya tanyakan: kenapa masih ada masalah hari ini?" ucap Nasir.
"Padahal di dalam KPK ada polisi dan kejaksaan. Jadi, permasalahan apa sebenarnya dalam koordinasi dan supervisi ini sehingga KPK perlu menyampaikan dalam rapat ini?" tambahnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
