WahanaNews.co, Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menolak wacana pemilihan presiden menjadi tidak langsung atau kembali dipilih oleh MPR melalui amendemen UUD 1945.
Viva menyebut sistem pemilihan presiden secara langsung saat ini telah menjadi tradisi dan budaya demokrasi Indonesia.
Baca Juga:
Amien Rais Setuju UUD Diamendemen Lagi, Presiden Dipilih oleh MPR
"PAN tetap menyatakan bahwa saat ini sistem pemilihan presiden secara langsung adalah menjadi bagian dari tradisi politik dan budaya demokrasi di Indonesia," kata Viva saat dihubungi, Jumat (7/6/2024).
Viva menyangsikan pemilihan presiden secara tidak langsung dapat menghilangkan kebudayaan buruk dalam pemilu seperti politik uang hingga penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan elektoral.
Ia menyebut perlu ada kajian lebih lanjut untuk membuktikan pemilihan presiden secara tidak langsung dapat menghilangkan kebudayaan buruk tersebut.
Baca Juga:
Isu Pengusiran Muslim di India dan Kekhawatiran Pengungsi Rohingya
"Bagi PAN sistem pemilihan langsung adalah bagian dari pengejewantahan kedaulatan rakyat sehingga prinsip-prinsip di dalam penyetaraan atau persamaan hak warga negara itu bisa terealisasi yaitu one person one vote one value," ujarnya.
Alih-alih melakukan amandemen, Viva menilai sebaiknya dilakukan penyempurnaan sistem agar kebiasaan seperti politik uang dalam pemilu tak terjadi.
"Jika ada eksesnya misalnya soal penyelenggara kemudian adanya penyimpangan kekuasaan, money politic dan hal-hal teknis administratif ya mesti harus kita sempurnakan lagi," ujar dia.
Sebelumnya, wacana amandemen UUD 1945 itu disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia pun menyebut MPR siap untuk melakukan amandemen tersebut.
Tak hanya itu, Bamsoet mengklaim seluruh partai politik telah setuju untuk melaksanakan wacana itu.
"Kita ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita," kata Bamsoet usai bertemu dengan mantan Ketua MPR RI periode 1999-2004 Amien Rais di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
