kumparan mengambil contoh perkiraan gaji Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
(Persero). Mengutip laporan keuangan Pertamina tahun 2018 (audited), total gaji
dan imbalan lainnya (termasuk bonus) dalam setahun untuk 11 Direksi dan 7
Komisaris Pertamina sebesar USD 47,273 juta atau setara Rp 661,82 miliar (kurs
USD 1=Rp 14.000).
Dalam perhitungan rata-rata yang dibuat kumparan, bila
diasumsikan setiap individu menerima sama rata, maka penghasilan untuk Direksi
dan Komisaris BUMN bisa Rp 3,064 miliar per bulan atau Rp 36,768 miliar dalam
setahun.
Baca Juga:
10 Bulan Gaji Perangkat Desa Tak Dibayar, Kades Simpang Kiri Walk Out Saat Musrenbang
Sebagai catatan, besaran gaji, tunjangan, dan bonus yang
diterima oleh jabatan Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur, Komisaris
Utama, dan Komisaris berbeda-beda menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor
Per-04/MBU/2014. Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan perhitungan gaji
hingga pembagian bonus untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
Merujuk pada aturan Kementerian BUMN dan laporan keuangan
Pertamina 2018, gaji yang didapat seorang komisaris ternyata sangat besar. Hal
ini berbanding terbalik dengan gaji menteri yang kecil seperti yang pernah
diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
Dia pernah mengeluhkan gajinya sebagai menteri sangat kecil.
Menurut Tjahjo, dirinya hanya menerima sekitar Rp 20 juta per bulannya yang
menurut dia sangat jomplang ketika dibandingkan dengan gaji dia sebagai anggota
DPR yang capai ratusan juta rupiah.
Baca Juga:
Akhirnya Terungkap, Manajer HRD Gelapkan Rp 36 M dengan 22 Karyawan Palsu
"Gaji saya di DPR per bulan sudah Rp 260 juta. Enggak
ngapa-ngapain, enggak main proyek, enggak main anggaran pokoknya dapat Rp 260
juta. Begitu jadi menteri, ini Pak Mendag juga kaget (gajinya) Rp 20 juta
rupiah," kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta, tahun lalu.
Di sisi lain, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal
(BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sebenarnya biaya operasional seorang
menteri sangat besar. Bahlil yang sebelumnya seorang pengusaha mengaku dana
operasional memang lebih besar dibandingkan gaji pokok yang diterima seperti
dikeluhkan Tjahjo.
Bahlil membenarkan yang disampaikan Tjahjo Kumolo soal
kecilnya gaji menteri. Di luar gaji, dia mengakui memiliki dana operasional
yang besarnya ratusan juta rupiah per bulan.
