WahanaNews.co | Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menyesali langkah Komisi V DPR RI yang akan memangkas subsidi angkutan umum dengan skema buy the service (BTS).
Menurutnya, program BTS sangat membantu masyarakat di tengah naiknya harga bahan bakar minyak alias BBM.
Baca Juga:
Kawal Makan Bergizi Gratis, Gibran Titip Kepada Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia
Hal itu ia sampaikan saat dimintai komentar soal wacana pengurangan subsidi BTS.
"Sayang banget murid-murid baru saja PTM (pembelajaran tatap muka) kan pakai itu semua. Kalau itu dihapus eman (sayang) banget," kata Gibran, Rabu (7/9).
Sebagai informasi, Kota Solo s udah mendapatkan subsidi BTS sejak 2019 silam.
Baca Juga:
Gibran Buka Posko 'Lapor Mas Wapres', Ini Respons Istana
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membayar jasa operator bus dengan harga Rp11-12 ribu per kilometer tergantung trayek.
Dengan adanya subsidi tersebut, kata Gibran, warga Solo bisa menikmati angkot dan bus kota secara cuma-cuma.
Gibran masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kemenhub terkait nasib subsidi Buy The Service. Meski demikian, Gibran tetap menginginkan agar subsidi angkutan umum di Solo tetap gratis.
"Kami masih menunggu arahan dari Kemenhub. Tapi saya mengarahkan untuk tetap gratis. Kan untuk pelajar-pelajar kita juga BST itu," kata putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.
Pengurangan Jumlah Armada
Jika nantinya anggaran untuk subidi Buy The Service tetap dipangkas, kata Gibran, operator terpaksa mengurangi jumlah armada yang mengaspal di jalan.
Akibatnya, headway atau waktu tunggu akan semakin lama.
"Ada simulasi seperti itu. Jarak satu bus dengan bus yang lain jadi lebih lama kalau pengen tetap gratis," katanya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengatakan Komisi V DPR RI mewacanakan pemangkasan anggaran subsidi Buy The Service untuk angkutan umum massal perkotaan.
Anggaran Buy The Service untuk 11 kota di Indonesia untuk tahun 2023 akan dipotong dari Rp 11 triliun menjadi Rp 500 miliar.
"Komisi 5 DPR RI tidak mendukung pengembangan angkutan umum perkotaan. Buktinya akan memangkas hingga 60 persen anggaran subsidi operasional angkutan umum perkotaan di 11 kota," katanya. [rin]
