BGN disebut menjanjikan penggantian biaya sebesar Rp 1,5 miliar untuk setiap unit SPPG lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
"Semua yang diminta sudah kami penuhi. Dapur siap, omprengan siap, freezer sampai kamar ahli gizi juga siap. Tinggal dibayar dan beroperasi saja itu SPPG," tegasnya.
Baca Juga:
Moratorium Baru BGN, Optimalkan Kantin Sekolah-Dapur Umum MBG
Persoalan di lapangan tidak hanya menyangkut pembangunan dapur, tetapi juga biaya operasional distribusi makanan yang disebut jauh lebih berat dibanding wilayah perkotaan.
Marthen menjelaskan, pengiriman MBG dari lokasi SPPG yang ia bangun hanya dapat dilakukan melalui jalur sungai menggunakan kapal kayu.
Jarak antara dapur dan sekolah penerima manfaat juga disebut tidak dekat, sementara rute sungai memiliki tantangan arus deras dan jiram yang berisiko tinggi.
Baca Juga:
Kejagung Dalami Dugaan Mark Up Motor Listrik BGN Rp1 Triliun
Seluruh kondisi medan tersebut, menurut Marthen, telah dijelaskan secara rinci kepada pihak BGN lama sebelum pembangunan dilakukan.
Saat itu, BGN disebut menjanjikan akan ikut menanggung kebutuhan biaya operasional distribusi di wilayah tersebut.
"Tentu saja kami khawatir ini tak terbayar. Kita semua tahu kepala BGN lama ditangkap, kebijakan berubah. Kita hanya ingin ini dibayar dulu saja," kata dia.
