WahanaNews.co | Menutup tahun anggaran 2022, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung dan Kemenkeu Satu Provinsi Lampung bersama stakeholder telah melakukan Rapat Asset and Liability Committee (ALCo) Realisasi 31 Desember 2022 tingkat deputies dan committee.
Melalui rapat ALCo dibahas isu-isu strategis di Lampung terkait penerimaan negara, belanja negara, hingga kondisi aset, yang selanjutnya dituangkan dalam rumusan policy responses kepada pemerintah pusat.
Baca Juga:
Bahlil Targetkan Lifting Minyak Indonesia Capai 900 Ribu Barel per Hari pada 2029
Secara umum kinerja APBN dan APBD di Lampung sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini tentu menjadi modal utama dalam menjalani tahun 2023 yang penuh kewaspadaan.
"Kinerja anggaran 2022 sudah on track. Dan ini menjadi modal bagi seluruh stakeholders dalam menghadapi tahun 2023 yang di prediksi akan banyak tantangan," ungkap M. Dody Fachrudin.
Oleh karena itu, lanjut Kakanwil DJPb Provinsi Lampung tersebut, perlu meningkatkan sinergi dan kerjasama sehingga pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan cermat, tepat dan berdampak mengerek perekonomian lokal.
Baca Juga:
Satgas Baru Dibentuk, Hilirisasi Industri Bisa Gunakan Dana APBN
Untuk diketahui bahwa informasi kinerja APBN hingga periode 31 Desember 2022 yang menunjukkan penerimaan di Lampung terealisasi sebesar 116,84 persen dari target penerimaan atau senilai Rp11,3 triliun.
Adapun secara year on year (yoy), pendapatan APBN di Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 8,11 persen dengan kontribusi Pajak Penghasilan sebesar Rp3,69 triliun dan Bea Keluar sebesar Rp2,17 triliun.
Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasi penerimaan perpajakan di Provinsi Lampung hingga 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp10,18 triliun atau tumbuh sebesar 10,55 persen dibandingkan November 2022.
