WahanaNews.co | Relawan Percepatan Provinsi Tapanuli (RPPT) ajak masyarakat mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Tapanuli yang sempat ditunda akibat Moratorium yang dibuat pada masa Presiden SBY, dimana pengesahannya pada tahun 2007 sudah mengerucut dan sempat diagendakan untuk bahas dalam rapat paripurna di DPR RI.
"Kami mengajak semua komponen yang sudah berjuang selama ini dalam pembentukan Provinsi Tapanuli, dan mengajak semua untuk berjuang, jadi kita tidak tertutup, jadi harus semua," kata Martin Sirait, salah satu pemrakarsa yang tergabung dalam RPPT saat menggelar pertemuan di HKBP Cikini Jakarta, Kamis (6/10/22).
Baca Juga:
Dirjen Otda sebut Kaltara Daerah Otonomi Baru Berkembang Paling Pesat
Ia juga menyampaikan Analogi pembanding bagaimana Sang Proklamator Presiden Soekarno berjuang untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia.
"Analoginya bagaimana Proklamasi, kalau seandainya Soekarno mengajak semua masyarakat ikut Indonesia tidak jadi, itu inisiatif dari pemimpin, punya tujuan baik, konsep baik kenapa tidak," kata Martin kepada WahanaNews.co di lokasi pertemuan.
"Edukasinya disitu, dan mengajaknya disitu," lanjutnya.
Baca Juga:
Megawati Sebut Kecurangan Sudah Mulai Terlihat Jelang Pemilu 2024
Ia juga menceritakan perjalanan panjang dari para pejuang pembentukan Provinsi Tapanuli yang sempat mengerucut hingga dibahas dalam rapat paripurna DPR RI pada Tahun 2007.
“Kita sudah menempuh perjalanan panjang, dengan dokumen dokumen Pendukung yang dengan jerih payah kita kumpulkan dari Tahun 2001 hingga 2007, saya rasa sudah waktunya kita bersatu untuk memohon, meminta pak Presiden Jokowi untuk mencabut Moratorium Provinsi Taput, agar Provinsi Tapanuli segera dimekarkan,” ujar Martin.
Terpisah, Selamat Silaban yang juga salah satu pemrakarsa pembentukan Propinsi Tapanuli menjelaskan gerakan ini sejalan dengan program Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan kawasan Danau Toba menjadi salah satu kawasan super prioritas wisata di Indonesia.
