Alasan dari RPPT memohon Presiden Joko Widodo untuk mencabut Moratorium yang dibuat semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2007 tertuang dalam buku yang berjudul 'Propinsi Tapanuli Harapan Yang Akan Menjadi Kenyataan'
Dengan dokumen-dokumen pendukung yang tertuang dalam Daftar Isi sebagai berikut :
Baca Juga:
Dirjen Otda sebut Kaltara Daerah Otonomi Baru Berkembang Paling Pesat
Pengantar Komite Pemrakarsa
Pengantar Panitia Bersama
Pengantar Komite Kerja
Sambutan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi
Sambutan Pimpinan Pemerintahan Kabupaten/Kota/Provinsi
BAB I Pendahuluan
BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN Provinsi Tapanuli
Baca Juga:
Megawati Sebut Kecurangan Sudah Mulai Terlihat Jelang Pemilu 2024
BAB III Profil Ringkas Skor Kelulusan Kelayakan Provinsi Tapanuli
BAB IV DUKUNGAN/KONSTITUEN/STAKEHOLDERS YANG sudah di dapat
1. Deklarasi RAKYAT TAPANULI, Tarutung 6 April 2002
2. Keputusan DPRD, Kab. Taput No. 8, 3 Juli 2002
3 Keputusan DPRD Kab Tapteng No. 28, 17 September 2002.
4. Keputusan DPRD Kota Sibolga No. 19, 3 Oktober 2002
5. Keputusan DPRD Kab Tobasa No. 11, 8 Oktober 2002
6. Rekomendasi Walikota Sibolga No. 070/6097, 28 Oktober 2002
7. Rekomendasi Bupati Taput No. 125/6935, 6 November 2002
8. Rekomendes Bupati Tobasa No. 7748, 11 November 2002
9. Rekomendasi Bupati Tapteng No. 125, 11 Agustus 2004
BAB V Garis BESAR KEGIATAN KOMITE KERJA & Panitia BERSAMA 2006-2008
1. Tindak Lanjut Deklarasi Rakyat Tapanuli Tentang Pembentukan Protap
2. Pemetaan Mapping Dukungan
1.1 Tujuan Kunjungan
1.2 Hasil Yang Diharapkan
1.3 Rencana Tindak Lanjut
1.4 Daerah Kunjungan, Tim, dan Waktu Kunjungan
3. Pengembangan Dukungan Formal Konstituen
4. Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan/Profil Provinsi Tapanuli
5. Pelaksanaan Dukungan Formal Pemerintah Daerah
