Dengan kondisi itu, menilai bahwa bantuan hibah tidak lebih dari jasa politik dari penguasa kepada tim suksesnya di pemilu. Atau bisa jadi pemberian modal untuk orang atau kelompok menghadapi kontestasi politik.
“Karena hasil penelusuran, pentolan lembaga ini akan nyalon juga di DPRD Kota Tasikmalaya,” imbuhnya.
Baca Juga:
Upaya Transisi, Pemprov Jabar Luncurkan Forum Energi Daerah
Terkait angka hibah ini, Sekretaris DPP Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Asep Rizal Asyari juga tidak habis pikir dengan hibah dari Pemprov Jawa Barat. Karena cenderung berpihak kepada yayasan dan organisasi tertentu. “Sangat kental pilih kasihnya,” ucapnya.
Jika memang pemberian hibah ini mengacu pada dukungan politik, dan ini tentunya tidaklah bijaksana. Karena bisa menimbulkan gejolak politik, terlebih mendekati Pemilu 2024.
“Kalau begini ya guru madrasah jelas harus memantapkan sikap untuk tidak memilih petahana,” ujarnya.
Baca Juga:
Pemprov Jabar Kembali Usulkan Subang Utara jadi Daerah Otonomi Baru
Soal kebutuhan, PGM pernah mengajukan bantuan agar di Kota Tasikmalaya terbangun laboratorium madrasah.
Supaya para guru madrasah punya ruang atau fasilitas untuk mengembangkan kreasi dan inovasi.
“Tapi sepertinya keinginan guru madrasah tidak pernah ada realisasi,” katanya. [sdy]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
