Jalur darurat dipakai untuk menyalip, antrean dilanggar demi keuntungan sesaat, peringatan cuaca diabaikan karena rasa “tanggung sudah dekat”. Di titik ini, sistem yang dibangun negara kerap berhadapan langsung dengan ego individu.
Padahal, keselamatan di ruang publik bekerja dengan logika yang sederhana: semakin tertib satu orang, semakin aman orang lain. Sebaliknya, satu tindakan ceroboh bisa memicu efek berantai.
Baca Juga:
Electrifying Lifestyle Makin Nyata, PLN UP3 Purwakarta Pastikan SPKLU Siap Pakai
Keterlambatan kecil dapat berubah menjadi kecelakaan, dan pelanggaran ringan bisa berujung pada gangguan besar. Di tengah kepadatan Nataru, tidak ada tindakan yang benar-benar berdampak personal semata.
Etika perjalanan hadir untuk menjembatani celah antara sistem dan perilaku. Ia mengingatkan bahwa aturan lalu lintas bukan pembatas kebebasan, melainkan mekanisme berbagi keselamatan.
Ketika negara menyiapkan sistem, publik dituntut mengisinya dengan kesadaran. Tanpa itu, seluruh skema hanya akan menjadi formalitas musiman.
Baca Juga:
Konsumsi Listrik SPKLU Melonjak Tajam Selama Siaga Nataru 2025/2026
Nataru, pada akhirnya, memperlihatkan batas peran negara. Negara bisa menyiapkan infrastruktur, regulasi, dan aparat, tetapi tidak bisa menggantikan akal sehat warga. Di sinilah letak tanggung jawab bersama: negara menjaga, masyarakat mematuhi, dan keselamatan lahir dari pertemuan keduanya.
Jika sistem adalah fondasi, maka etika perjalanan adalah bangunan di atasnya. Tanpa etika, fondasi akan tetap kokoh, tetapi ruang publik di atasnya akan terus dipenuhi retakan. [*]
Penulis adalah Wakil Pemimpin Redaksi WahanaNews.co
