WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketimpangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri kini mencapai titik mengkhawatirkan, mendorong pemerintah membuka opsi ekstrem: menutup program studi yang dinilai tidak lagi relevan.
Plt Sekjen Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukoco, mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji langkah tersebut sebagai respons atas tingginya mismatch antara dunia pendidikan dan pasar kerja, Senin (27/3/2025).
Baca Juga:
Inilah Dugaan Para Oknum Aparat TNI dan Polisi pada Tambang Emas Ilegal 200 Hektar di Way Kanan
“Kalau saya melihatnya begini, di statistik pendidikan tinggi itu, program studi yang terkait dengan social science itu kurang-lebih sekitar 60-an persen,” ucap Badri dalam Simposium Kependudukan 2026.
Dominasi program studi ilmu sosial itu dinilai menjadi salah satu penyebab utama ketidakseimbangan suplai tenaga kerja, terutama karena sebagian besar lulusan berasal dari bidang kependidikan.
“Kemudian kalau kita cek lagi yang paling gede itu kependidikan, keguruan,” lanjutnya.
Baca Juga:
Polri Siapkan Transformasi STIK Jadi Universitas Kepolisian Demi Tingkatkan Profesionalisme Dan Pengembangan Ilmu
Setiap tahun, sektor pendidikan menghasilkan ratusan ribu lulusan, namun tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan kerja yang sangat terbatas.
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu lulusan dari bidang pendidikan,” ujarnya.
Namun, pasar kerja untuk profesi tersebut hanya mampu menyerap sebagian kecil dari jumlah tersebut, sehingga memicu potensi pengangguran terdidik dalam skala besar.
