“Program studi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup,” ungkapnya.
Kebijakan ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pendidikan tinggi dengan momentum bonus demografi Indonesia.
Baca Juga:
Inilah Dugaan Para Oknum Aparat TNI dan Polisi pada Tambang Emas Ilegal 200 Hektar di Way Kanan
“Kalau pendidikan tinggi tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match,” jelasnya.
Selain itu, Badri menyoroti kecenderungan perguruan tinggi yang membuka program studi berdasarkan tren pasar sesaat, yang justru memicu kelebihan pasokan lulusan.
“Perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagian besar menggunakan market driven strategy,” katanya.
Baca Juga:
Polri Siapkan Transformasi STIK Jadi Universitas Kepolisian Demi Tingkatkan Profesionalisme Dan Pengembangan Ilmu
Strategi tersebut dinilai tidak berkelanjutan karena hanya mengikuti tren tanpa memperhitungkan kebutuhan jangka panjang.
“Yang lagi lari siapa, dibuka prodinya, kemudian oversupply di situ,” tambahnya.
Ia bahkan memprediksi potensi kelebihan tenaga kerja di sektor lain seperti kedokteran jika tidak segera dikendalikan.
