Tujuannya adalah untuk memberikan dampak yang efektif bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Banyuwangi dan Yayasan Karmel serta dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah lainnya.
Turut hadir dalam acara penandatanganan pedoman kerja ini adalah Valerie Julliand, Koordinator PBB untuk Indonesia, Itje Chodidjah, Executive Chair Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kemmdikbudristek dan Mohamed Djelid, Direktur Biro Sains Regional UNESCO untuk Asia dan Pasifik serta Perwakilan UNESCO untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste.
Baca Juga:
Realisasi Anggaran Pendidikan Hingga Oktober 2024 Capai Rp463,1 Triliun
Satrio Anindito selaku CEO Kupuku Indonesia, menyampaikan bahwa terdapat kebingungan dalam masyarakat akan arah pendidikan Indonesia, khususnya karena hadirnya kurikulum baru Merdeka Belajar. Hal ini mendorongnya untuk berkontribusi lebih.
"Adanya lorong gelap di proses pengajaran di pendidikan nasional kita," ujar Satrio dalam pidatonya. "Kupuku hadir untuk mengisi celah tersebut. Sebenarnya kita ingin mengisi lorong-lorong dengan cahaya."
Dalam pedoman kerja sama yang telah ditandatangani untuk tiga tahun ke depan, Kupuku ingin membantu menciptakan pendidikan yang berkualitas melalui pelatihan kepada guru dan kepala sekolah.
Baca Juga:
Pemerintah Sulbar Gandeng Perguruan Tinggi Percepat Pendidikan Vokasi, Termasuk UNM
"Kita beranjaknya memang dari bawah kan, dalam artian langsung ke guru-gurunya, langsung ke kepala sekolahnya, mereka kesulitannya apa saja sih kalau mengimplementasikan kurikulum Merdeka," terang Satrio kepada media.
Turut menyaksikan penandatanganan kesepakatan program kerja, Itje Chodidjah, Executive Chair Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kemmdikbudristek yang juga merupakan Inisiator program Merdeka Belajar, menyampaikan pentingnya memberikan pelatihan kepada kepala sekolah dan guru.
"Ketika gurunya terbelajarkan, maka otomatis ketika gurunya bergerak di masing-masing kelas, di lingkup komunitas sekolah, pasti akan berdampak kepada siswa," jelas Itje.
