WahanaNews.co, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang akan mengurus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal dibentuk pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memastikan Satgas PHK bakal dibentuk kabinetnya usai menerima usulan dari kalangan buruh.
Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arnod Sihite, mendorong percepatan pembentukan Satgas di lapangan sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian mengancam. Menurutnya, Satgas PHK dibutuhkan guna memastikan hak-hak buruh terpenuhi serta menjadi wadah pencarian solusi dan rekomendasi konkret kepada pemerintah.
Baca Juga:
KSPSI Sambut Gembira Penyerahan 100 Rumah Subsidi untuk Buruh Awal Mei
“Satgas ini harus aktif di lapangan, mengawal dan mencari solusi atas dampak PHK yang timbul akibat tekanan global, seperti kebijakan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan Tarif Trump. Satgas harus bisa mencarikan alternatif pasar ekspor ke negara lain dan melakukan negoisasi agar industri kita tetap bisa bertahan dan tumbuh,” ujar Arnod kepada WahanaNews.co, Kamis (24/04/2025) di Jakarta.
Baca Juga:
KSPSI Nilai Saresehan Ekonomi Strategis, Respons Cerdas terhadap Tarif Resiprokal
Selain isu PHK, Arnod juga menyoroti pentingnya pembentukan Satgas khusus untuk perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM harus naik kelas, terbebas dari jerat rentenir, dan masuk ke dalam ekosistem digital yang lebih maju.
“UMKM jangan berfikir hanya kerajinan tangan, namun koperasi sudah mampu memproduksi onderdil otomotif yang diekspor ke luar negeri. Ini bukti bahwa dengan teknologi dan ekosistem yang mendukung, UMKM bisa menjelma menjadi kekuatan ekonomi nasional yang dapat mencetak enterpreunership muda dan sejalan dengan membuat regulasi yang lebih mudah dan berdaya saing,” tegas Arnod yang juga Anggota Lembaga Kerjsama Tripartit Nasional.
Lebih lanjut, Arnod Sihite Ketua umum PPMI KSPSI menyoroti program makan bergizi gratis serta rencana peluncuran koperasi desa Merah Putih sebagai bagian dari program prioritas yang memerlukan pendampingan dan pengawasan ketat dari Satgas. Ia menekankan, keberadaan Satgas sangat krusial agar program-program unggulan seperti yang dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa tepat sasaran.
