WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah pemerintah melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam tata kelola ekspor komoditas strategis nasional, termasuk sawit.
MARTABAT Prabowo-Gibran menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat pengawasan, serta melindungi kepentingan petani dan negara dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan.
Baca Juga:
Ancaman Kematian Massal Ikan di Danau Toba, MARTABAT Prabowo-Gibran: Butuh Sistem Peringatan Dini Modern
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan pembentukan DSI perlu dipahami sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola perdagangan sumber daya alam Indonesia yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.
"Yang ingin dibangun pemerintah adalah sistem yang lebih transparan dan lebih mudah diawasi. Jika seluruh rantai ekspor dapat dipantau secara baik, maka ruang bagi praktik transfer pricing, under pricing, maupun berbagai bentuk manipulasi transaksi akan semakin sempit," kata Tohom Purba.
Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar dunia memiliki kepentingan besar untuk memastikan setiap nilai ekonomi yang dihasilkan komoditas strategis benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.
Baca Juga:
Penguatan BUMN Pembiayaan Dinilai Strategis, MARTABAT Prabowo-Gibran: Fondasi Bank UMKM Mulai Dibangun
"Selama ini sering muncul kekhawatiran bahwa sebagian nilai ekonomi hilang karena lemahnya pengawasan terhadap transaksi perdagangan internasional. Dengan sistem yang lebih terbuka dan terdigitalisasi, potensi kebocoran dapat ditekan sehingga manfaatnya kembali kepada negara, pelaku usaha yang patuh, dan petani," ujarnya.
Tohom menilai penjelasan pemerintah bahwa DSI tidak dibentuk untuk mencari keuntungan merupakan pesan penting yang perlu dipahami publik dan pelaku usaha.
"Fokus utamanya adalah tata kelola. Ketika tata kelola menjadi lebih baik, maka iklim usaha akan semakin sehat. Perusahaan yang selama ini menjalankan usaha secara profesional tidak perlu khawatir karena justru memperoleh kepastian dan kesetaraan dalam persaingan usaha," katanya.
Ia juga melihat penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sistem pengawasan ekspor sebagai langkah yang sejalan dengan arah transformasi ekonomi global.
"Negara-negara maju saat ini mengandalkan data dan teknologi untuk memastikan transparansi perdagangan. Indonesia juga harus bergerak ke arah yang sama agar pengelolaan komoditas strategis memiliki standar pengawasan yang semakin modern dan akurat," ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan perbaikan tata niaga sawit tidak hanya berdampak pada sektor perkebunan, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi kawasan dan pemerataan kesejahteraan.
"Industri sawit memiliki keterkaitan yang sangat luas dengan aktivitas ekonomi daerah. Ketika tata niaganya semakin sehat, maka manfaat ekonomi akan mengalir lebih besar kepada petani, pelaku usaha lokal, sektor logistik, industri pengolahan, hingga pemerintah daerah yang menjadi pusat produksi sawit nasional," katanya.
Menurut Tohom, pemerintah juga perlu memastikan masa transisi implementasi DSI berjalan lancar sehingga tidak menimbulkan gejolak yang dapat memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
"Petani harus menjadi pihak yang paling terlindungi dalam setiap kebijakan tata niaga komoditas. Karena itu komunikasi yang jelas kepada pelaku pasar menjadi faktor penting agar tidak muncul spekulasi yang berujung pada penurunan harga di tingkat petani," ujarnya.
Ia optimistis apabila kebijakan ini dijalankan secara konsisten, Indonesia akan memiliki sistem perdagangan komoditas yang lebih transparan, berdaya saing tinggi, dan mampu memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
"Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh nilai ekonominya dapat dikelola secara optimal, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," kata Tohom.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bukan untuk menambah rantai perdagangan maupun mencari keuntungan.
Menurutnya, DSI akan berfungsi sebagai 'pipa transparan' yang memastikan aktivitas ekspor berjalan sesuai aturan dan terhindar dari praktik transfer pricing, under pricing, maupun berbagai bentuk penyimpangan lainnya.
Pemerintah juga memastikan pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan usaha secara baik tidak akan dirugikan selama masa transisi implementasi kebijakan yang berlangsung hingga akhir 2026.
[Redaktur: Sandy]
