WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketidaksinkronan data pemulihan listrik pascabencana di Aceh yang sempat memicu kebingungan publik justru membuka ruang untuk melihat besarnya tantangan yang dihadapi PLN dalam kondisi darurat.
Yakni bagaimana arus informasi kebencanaan kadang bergerak lebih lambat dibanding percepatan teknis di lapangan sehingga koreksi data yang disampaikan PLN mjadi refleksi transparansi dan komitmen korporasi dalam menangani situasi yang sangat dinamis.
Baca Juga:
KPK Desak Pengepul Uang Pemerasan Jabatan Desa di Pati Segera Kembalikan Dana
“Banyak titik yang hanya bisa ditembus setelah akses dibuka atau setelah peralatan berat masuk ke lokasi,” ujar Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail, dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).
Aisyah menegaskan bahwa tingkat kerusakan infrastruktur kelistrikan serta keterisolasian sejumlah daerah membuat langkah pemulihan tidak bisa dilakukan seketika sehingga petugas harus menunggu kondisi aman sebelum mengaktifkan kembali jaringan yang rusak.
“Kami berharap seluruh tahap pemulihan bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi keselamatan petugas dan stabilitas listrik harus menjadi prioritas,” katanya.
Baca Juga:
Nama Inara Rusli Disebut Ahmad Dhani di Panggung, Virgoun: Aku Yes
Menurut Aisyah, dukungan masyarakat menjadi elemen penting yang menentukan kelancaran kerja-kerja teknis karena sebagian wilayah masih sangat sulit dijangkau dan menuntut kehati-hatian ekstra agar pemulihan tidak menimbulkan risiko baru.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa proses pemulihan di Aceh sejatinya belum mencapai 93% seperti yang diumumkan sebelumnya, karena terdapat hambatan teknis serius pada penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh yang harus diselesaikan dengan pendekatan engineering yang detail.
“Untuk itu, dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh,” kata Darmawan dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/12/2025).
