WahanaNews.co, Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) komitmen memperkuat peran perempuan melalui reformasi kebijakan perdagangan, peningkatan representasi dalam kepemimpinan, perluasan akses finansial, dan pelatihan berbasis digital.
Kemendag juga melibatkan asosiasi perempuan dalam konsultasi kebijakan dan mendorong manajemen berbasis talenta yang lebih inklusif terhadap pegawai perempuan. Komitmen ini diutarakan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Rusmin Amin dalam Gambir Trade Talk (GTT) #18 yang digelar secara hibrida di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta, Kamis (24/4).
Baca Juga:
Hadapi Tantangan Global, Wamendag Roro Dorong Semangat Optimisme Sektor Perdagangan
GTT #18 mengusung tema "Pemberdayaan Perempuan untuk Mendukung Peningkatan Perdagangan” dan turut dihadiri Country Director Asian Development Bank (ADB) Jiro Tominaga.
"Peran perempuan perlu diperkuat dengan reformasi kebijakan perdagangan. Sebaliknya, konsultasi kebijakan juga perlu melibatkan asosiasi perempuan. Tidak mudah membangun ekosistem yang setara, tapi bisa dilakukan. Mari kita terus menyalakan harapan dalam semangat Hari Kartini yang baru saja kita peringati," jelas Rusmin.
Saat ini, Kementerian Perdagangan mendorong strategi “UMKM BISA Ekspor” melalui dua pendekatan. Berani inovasi dengan memanfaatkan teknologi, kreativitas, dan promosi; serta siap adaptasi terhadap tren pasar, regulasi, dan potensi pasar ekspor.
Baca Juga:
Surplus Neraca Perdagangan Indonesia pada Maret 2025 Meningkat
Di samping itu, Kementerian Perdagangan siap berkolaborasi dan berinovasi dalam mendorong pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia.
"Mengutip pesan yang disampaikan Ibu Kartini, 'Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang.' Perempuan Indonesia adalah perempuan yang berani inovasi dan siap adaptasi," imbuh Rusmin.
Kemendag bersama International Trade Centre (ITC) telah melakukan pemetaan SheTrades Outlook Indonesia untuk mengidentifikasi kebijakan, undang-undang, dan program yang mendorong partisipasi
perempuan dalam perekonomian dan perdagangan.
