WahanaNews.co| Pemerintah tengah gencar melakukan kampanye penggunaan kendaraan listrik. Tetapi hingga saat ini, minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik belum terlihat menggebu.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melihat adanya kekhawatiran munculnya masalah baru lantaran belum finalnya kebijakan pemberian insentif untuk pembelian mobil listrik dan hybrid serta sepeda motor listrik.
Baca Juga:
Pacu Kreativitas Mahasiswa Indonesia, PLN Gelar Kompetisi Membangun Gokart Listrik
Sejumlah agen pemegang merek (APM) mengkhawatirkan kebijakan ini justru bakal menunda masyarakat untuk membeli mobil listrik atau sepeda motor listrik.
“Saya paham sekali bahwa sekarang sudah ada disrupsi, gangguan, artinya banyak calon-calon buyer yang akhirnya hold membeli mobil listrik karena menunggu insentif,” kata Agus Gumiwang dalam konferensi pers yang digelar beberapa waktu lalu.
Menperin juga mengaku baru saja mengunjungi pabrik Hyundai. Dalam kunjungan tersebut, Menperin menyampaikan bila nantinya kebijakan ini dikeluarkan, perusahaan otomotif akan panen.
Baca Juga:
Pacu Kreativitas Mahasiswa Indonesia, PLN Gelar Kompetisi Membangun Gokart Listrik
“Saya sampaikan kepada mereka, nanti begitu kita keluarkan insentif, kalian akan panen luar biasa. Seperti ketika saya menyampaikan dalam waktu dekat pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) akan kita keluarkan relaksasinya, market hold. Ini juga kita lihat. Begitu kemudian pemerintah menerbitkan kebijakannya, perusahaan-perusahaan otomotif itu panen,” ujarnya.
Menperin dalam kesempatan ini juga membantah kabar kebijakan insentif pembelian mobil dan motor listrik ini akan berlaku mulai Juni 2023.
Menurutnya, belum ada keputusan kapan kebijakan ini mulai diimplementasikan. Formula subsidi tersebut saat ini juga masih dalam tahap finalisasi.
"Rapat pertama tahun 2023 membahas insentif ini barangkali awal-awal atau minggu pertama Januari, itu yang akan dikoordinir Pak Menko Perekonomian. Kemudian setelah pemerintah menyepakati satu formulasi, baru kita bicara dengan DPR, jadi belum ada time frame-nya. Kalau bisa lebih cepat dari Juni ya alhamdulillah, lebih bagus lagi,” kata Menperin. [eta]
