WahanaNews.co, Jakarta - Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait rencana kebijakan Work From Anywhere (WFA) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta yang direncanakan mulai berlaku pada 1 April 2026.
Pandangan tersebut disampaikan Arnod dalam forum komunikasi anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, sebagai respons atas permintaan masukan menjelang rapat koordinasi tingkat menteri bidang ekonomi.
Baca Juga:
Pemkab Sumedang Tidak Berlakukan WFA Jelang Idul Fitri, ASN Diminta Patuhi Jadwal Kerja
Arnod menilai kebijakan WFA perlu dikaji secara mendalam agar tidak berdampak negatif terhadap produktivitas nasional. Menurutnya, Indonesia saat ini sudah memiliki jumlah hari libur yang relatif tinggi.
"Rutin setiap minggu belum lagi cuti bersama kalau dihitung dalam satu tahun libur sangat banyak sekali, sehingga penerapan WFA berpotensi menurunkan efektivitas kerja," ujar Arnod, Selasa (24/3/2026) di Jakarta.
“WFA ini harus benar-benar dihitung dampaknya. Jangan sampai justru menimbulkan kesan bekerja setengah hati, apalagi jika diterapkan rutin setiap minggu. Ini bisa mengganggu banyak sektor usaha,” sambungnya.
Baca Juga:
Menpar: Kebijakan WFA Perkuat Pergerakan Wisatawan di Libur Nataru
Ket foto: Rapat Panja Komisi IX DPR RI bersama SP/SB membahas RUU Ketenagakerjaan. Pimpinan KSPSI Yorrys Raweyai diwakili Wakil Ketua Umum KSPSI Arnod Sihite yang menyampaikan pokok-pokok pikiran dan usulan kepada Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene (23/9/2025). [WahanaNews.co/KSPSI]
Ia menegaskan, jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan untuk sektor swasta, maka sebaiknya hanya bersifat imbauan dan diterapkan secara selektif pada jenis pekerjaan tertentu yang memang memungkinkan.
Selain itu, Arnod juga mengusulkan alternatif kebijakan yang dinilai lebih efektif, seperti mendorong penggunaan transportasi umum pada hari-hari tertentu.
Ia menilai langkah tersebut dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengurangi polusi, tanpa mengorbankan produktivitas kerja.
Dalam konteks ekonomi yang tengah menghadapi tekanan global, Arnod menekankan pentingnya langkah-langkah strategis pemerintah untuk menjaga pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.
Ia mendorong pemerintah agar lebih aktif membuka pasar ekspor baru, khususnya ke negara-negara yang tidak terdampak konflik global.
“Pemerintah harus agresif mencari peluang pasar ekspor baru agar ekonomi tetap tumbuh dan lapangan kerja tetap terjaga,” katanya.
Lebih lanjut, Arnod juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak menimbun dolar Amerika Serikat, karena berpotensi memicu inflasi dan memperlemah nilai tukar rupiah.
Di sisi lain, ia menyoroti penerapan WFA di kalangan ASN agar tidak mengganggu pelayanan publik. Menurutnya, perlu aturan yang ketat untuk mencegah penurunan kualitas layanan maupun praktik pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat dan dunia usaha.
Arnod juga menyinggung kebijakan efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri, termasuk para pejabat dan pemangku kepentingan, mulai dari eselon I dan II, menteri/kepala badan, hingga anggota DPR, serta Komisaris dan Direksi BUMN dan juga kepala daerah agar benar-benar menerapkan pola hidup hemat.
Apalagi, merekalah pihak yang menyiapkan dan mengelola anggaran dalam jumlah besar, sehingga penting untuk memberi contoh dalam penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Seluruh elemen harus bersatu untuk menghindari defisit APBN, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, efisiensi juga perlu diterapkan dalam kegiatan seperti kunjungan kerja ke luar negeri agar lebih selektif, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
“Efisiensi harus tepat sasaran. Anggaran besar di sektor lain sebaiknya bisa dialihkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan nasional,” tegasnya.
Pemerintah sendiri dijadwalkan akan membahas secara khusus kebijakan WFA dalam rapat koordinasi tingkat menteri bidang ekonomi sebelum menerbitkan aturan resmi melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebagai penutup, Arnod mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencintai dan memprioritaskan produk dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi nasional.
Menurutnya, fokus utama yang perlu didorong adalah penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga angka ketergantungan dapat ditekan dan masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
