Head of the United Nations Resident Coordinator’s Office, Matthew David Johnson-Idan, turut memberikan apresiasi atas langkah progresif PLN dalam menerjemahkan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement.
Upaya tersebut tercermin dalam target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.
Baca Juga:
Dukung Operasional Data Center Microsoft, PLN Selesaikan Proyek Listrik di Cikarang dan Karawang
Menurut Matthew, transisi menuju energi bersih tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menjadi strategi utama dalam meningkatkan ketahanan energi dan daya saing ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Head of the United Nations Resident Coordinator's Office, Matthew David Johnson-Idan menyampaikan apresiasi atas langkah progresif PLN dalam menerjemahkan komitmen Indonesia pada Paris Agreement, baik melalui Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 maupun target Net Zero Emissions (NZE) 2060.
"Dalam peta jalan transisi energi nasional, peran PLN sangat krusial. PLN bukan sekadar penyedia listrik, melainkan institusi garda terdepan yang menerjemahkan ambisi iklim Indonesia menjadi aksi nyata melalui ekspansi energi terbarukan, modernisasi jaringan (smart grid), dan penguatan efisiensi energi secara masif," ujar Matthew.
Baca Juga:
PLN dan Kemendes PDT Perkuat Sinergi Dorong Desa Mandiri Berbasis Energi
Ia juga menegaskan kesiapan United Nations untuk terus mendukung PLN melalui berbagai skema kolaborasi strategis, termasuk pembiayaan inovatif guna mempercepat investasi di sektor energi bersih.
Ilustrasi petugas PLN sedang mengecek progres pembangunan headrace tunnel sebagai jalan masuk utama air sebelum masuk ke powerhouse dan menggerakkan turbin pada salah satu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Secara kontinyu, PLN terus melakukan penguatan infrastruktur transisi energi melalui peningkatan utilisasi energi baru terbarukan (EBT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Dalam konteks ini, United Nations siap mendukung PLN dalam memobilisasi pasar modal, termasuk melalui instrumen seperti penerbitan obligasi korporasi, pembiayaan campuran (blended finance), dan mekanisme berbagi risiko yang dapat mendorong investasi swasta jangka panjang sekaligus menjaga nilai publik," kata Matthew.
