WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya memberi sinyal positif atas desakan keras 18 gubernur yang memprotes pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tahun depan, setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kemungkinan anggaran itu dinaikkan bila ekonomi nasional membaik.
Purbaya mengatakan peluang penambahan TKD terbuka pada pertengahan tahun depan, namun tetap bergantung pada kondisi fiskal dan kinerja penerimaan pajak negara.
Baca Juga:
Gubernur Sumbar Minta Pemerintah Pusat Tangani Gaji ASN Akibat Pengurangan TKD
“Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk mengini ke atas prosesnya upgrade kalau ekonominya udah mulai bagus dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus kan otomatis pajak naik kan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Menteri Keuangan itu menegaskan, penambahan dana ke daerah tidak akan dilakukan secara otomatis, melainkan harus didukung oleh kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efisien dan transparan.
“Pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan jangan bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa propose ke atas dan ke DPR untuk menambah,” kata Purbaya menjelaskan.
Baca Juga:
APPSI Kompak Tekan Pemerintah, Minta TKD 2026 Tak Jadi Korban Efisiensi
Ia menambahkan, dirinya sudah menyampaikan pesan serupa kepada para kepala daerah yang melakukan protes langsung ke Kementerian Keuangan sehari sebelumnya.
“Tapi kalau ke sana itu gabisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Itu utamanya saya sampaikan,” ucapnya menegaskan.
Meski demikian, Purbaya mengaku memahami alasan para gubernur yang menolak pemangkasan TKD karena pengurangan dana pusat itu berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.
