"Memang saudara-saudara kita yang belum dapat listrik itu adalah selalu jauh dengan akses gardu induk. Jadi secara bisnis oleh PLN nggak masuk, maka pemerintah harus hadir. Karena arahan Bapak Presiden itu bukan persoalan mahalnya, tapi pelayanannya. Karena setiap warga negara punya hak yang sama untuk negara hadir dalam memberikan listrik," ujar Bahlil.
Sebagai tindak lanjut atas arahan tersebut, pemerintah terus memperluas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui Program Lisdes.
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Lakukan Lifting Perdana B50
Hingga sepanjang tahun 2025, program tersebut telah terealisasi di 1.403 lokasi di berbagai daerah Indonesia, termasuk 113 lokasi di Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.520 lokasi pada tahun 2026.
Khusus untuk Jawa Tengah, sebanyak 16 lokasi menjadi sasaran pengembangan melalui Program Lisdes guna meningkatkan jangkauan layanan listrik bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal.
Baca Juga:
PLN Perkuat Kolaborasi Percepatan Program Listrik Desa, Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp10,3 Triliun
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperluas akses listrik hingga ke pelosok negeri, terutama di wilayah 3T yang selama ini menghadapi tantangan keterjangkauan infrastruktur kelistrikan.
Sepanjang tahun 2025, PLN telah membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.856,17 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 3.662,68 kilometer sirkuit, serta gardu distribusi berkapasitas 105.280 kilovolt ampere (kVA) guna mendukung pelaksanaan Program Lisdes di 1.403 lokasi.
“PLN siap menjalankan amanah pemerintah untuk menghadirkan akses listrik yang merata hingga ke pelosok negeri. Melalui Program Lisdes, kami terus memperluas infrastruktur kelistrikan agar semakin banyak masyarakat, khususnya di wilayah 3T, dapat menikmati listrik sekaligus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional,” jelas Darmawan.
