"OJK akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan industri serta memastikan bahwa setiap Penyelenggara LPBBTI menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital," tutupnya.
Sebelumnya, pihak AFPI menyayangkan lantaran putusan tersebut tidak mencerminkan fakta-fakta yang terbuka sepanjang sidang pemeriksaan.
Baca Juga:
KPK dan KPPU Sepakat Integrasikan Data Elektronik untuk Cegah Korupsi di Pengadaan
Padahal, selama ini pendekatan yang diterapkan di industri, termasuk batas maksimum manfaat ekonomi, merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen serta diferensiasi yang jelas dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal. Hal ini juga telah menjadi kerangka pengaturan yang berlaku di bawah pengawasan OJK.
Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar mengungkapkan rasa kecewanya terhadap putusan KPPU, mengingat batas maksimum manfaat ekonomi saat itu merupakan arahan dari OJK untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu.
"Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut," kata Entjik dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Narkoba Bisa Masuk Diduga di Lapas Kelas IIA Jambi, FRIC Jambi: Apakah Pengawasan Lapas Selemah Itu?
[Redaktur: Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
