WAHANANEWS.CO, Jakarta – MARTABAT Prabowo-Gibran mendukung langkah konsolidasi yang tengah dilakukan pemerintah terkait rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) oleh Kementerian Keuangan.
Organisasi relawan nasional tersebut menilai langkah itu dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM berbasis kerakyatan dan keberlanjutan.
Baca Juga:
Investasi IKN Tembus Rp72 Triliun, MARTABAT Prabowo-Gibran: Dunia Mulai Percaya Masa Depan Nusantara
“Langkah pemerintah ini menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang makin berpihak kepada pelaku usaha kecil dan ultra mikro. Kalau PNM nantinya benar-benar diarahkan menjadi instrumen pembiayaan rakyat dengan bunga yang lebih ringan, maka dampaknya akan sangat besar terhadap penguatan ekonomi nasional dari bawah,” ujar Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut Tohom, kebijakan penurunan bunga kredit ultra mikro menjadi 8 persen merupakan sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ingin menghadirkan sistem pembiayaan yang lebih sehat, produktif, dan tidak membebani rakyat kecil.
Dia berpandangan UMKM tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek statistik pertumbuhan ekonomi, melainkan harus menjadi pusat pembangunan ekonomi nasional yang memperoleh akses pembiayaan murah, pendampingan usaha, dan kepastian pasar.
Baca Juga:
Komitmen Kabareskrim Polri Memberantas Mafia BBM Dikangkangi di Jambi, 2 Truck BBM Ilegal Diduga Milik Asri DPO Kembali Diamankan Di Tebo
“Selama ini banyak pelaku usaha ultra mikro tumbuh dalam tekanan bunga tinggi dan akses modal terbatas. Ketika negara mulai membangun skema pembiayaan yang lebih manusiawi dan berkesinambungan, maka itu akan menciptakan efek ekonomi yang luar biasa,” katanya.
Tohom menilai rencana pembentukan bank UMKM murni juga dapat menjadi terobosan besar apabila dikelola secara profesional dan berbasis kebutuhan riil masyarakat akar rumput.
Menurut dia, model pembiayaan UMKM masa depan tidak bisa lagi hanya berorientasi profit tinggi, melainkan harus mampu menciptakan efek pengganda ekonomi di daerah-daerah produktif.
“Kalau UMKM naik kelas, maka lapangan kerja akan tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, dan ketahanan ekonomi nasional ikut menguat. Ini bukan hanya soal perbankan, tetapi tentang desain besar ekonomi kerakyatan Indonesia,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penguatan pembiayaan UMKM perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan aglomerasi ekonomi baru agar pertumbuhan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
Dia menilai konektivitas pembiayaan, infrastruktur, dan distribusi pasar akan menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi nasional pada era pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ke depan Indonesia membutuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang saling terhubung. UMKM harus menjadi tulang punggung ekosistem itu, bukan hanya pelengkap,” kata Tohom.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, mengatakan pemerintah bersama BPI Danantara masih mematangkan pembahasan internal terkait rencana pengalihan PNM dan PT Geo Dipa Energi.
Pemerintah juga tengah mengkaji penguatan pembiayaan ultra mikro melalui penurunan bunga PNM Mekaar menjadi 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
