WahanaNews.co, Jakarta - Pemerintah meluncurkan situs web Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) yang dilengkapi kolom Enquiry Point pada Rabu, (20/12), di Graha Sawala
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Peluncuran ini merupakan mandat dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Trade Facilitation Agreement (TFA). Peluncuran situs web ini
merupakan wujud digitalisasi mekanisme pengajuan pertanyaan dan pengaduan dari berbagai pihak terkait, baik dalam dan luar negeri, yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tersebar menjadi terintegrasi dalam satu sistem.
Baca Juga:
Dukung Inovasi Ritel, Wamendag Roro Tegaskan Kontribusi Ritel bagi Ekonomi dan Perdagangan Nasional
Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan Bambang Jaka Setiawan, selaku Koordinator Sekretariat KNFP, menjelaskan Enquiry Point berfungsi untuk mempublikasikan informasi dengan cara yang tidak diskriminatif dan mudah diakses kepada pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pihak yang berkepentingan, baik dalam dan luar negeri, mengenai keseluruhan isi artikel 1.1 WTO TFA tentang publikasi.
“Enquiry Point berfungsi untuk memberikan informasi atas pertanyaan dari pihak berkepentingan, khususnya dari setiap anggota WTO tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian, baik yang telah berlaku atau yang akan diberlakukan di Indonesia,” ungkap Bambang.
Bambang memaparkan, pengembangan sistem Enquiry Points pada situs web merupakan implementasi salah satu program kerja KNFP tahun 2023. Pengembangan tersebut berdasarkan
mandat pasal 1.3 WTO TFA yang mewajibkan anggota WTO untuk menetapkan satu atau lebih
“pusat informasi” yang menjawab pertanyaan wajar atas aspek substansi yang tercantum dalam pasal 1.1 WTO–TFA tentang publikasi.
Baca Juga:
Hadapi Tantangan Global, Wamendag Roro Dorong Semangat Optimisme Sektor Perdagangan
"Diharapkan komitmen seluruh anggota KNFP untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengoordinasikan fasilitasi perdagangan di bawah kewenangan Kementerian/Lembaga
masing-masing dan mengintegrasikannya dalam kerangka KNFP," tegas Bambang.
Sementara Deputi V Bidang Perniagaan dan Perindustrian Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon selaku Ketua Pelaksana Harian KNFP menyampaikan optimisme terhadap perkembangan perekonomian Indonesia tahun 2023.
Optimisme ini didukung surplus neraca perdagangan Indonesia pada November 2023 sebagai kelanjutan surplus sejak Mei 2020.
