Hal itu, lanjut dia, dipicu 2 hal. Pertama, rumah tangga beralih ke sumber pendapatan lain karena bertani tak lagi menguntungkan.
"Lahannya dijual, lalu terjadi konversi jadi lahan nonpertanian. Kedua, petani ya sudah menyerah, pasrah hidup sekadarnya saja mereka itu. Menanam padi cuma buat mengamankan stok konsumsi mereka saja," kata Dwi Andreas.
Baca Juga:
Polda Kalsel Berhasil Selamatkan 463.299 Petani dari Peredaran Pupuk Ilegal
"Stok beras ke depan akan mengkhawatirkan, apalagi sekarang ada wacana aneh-aneh. Mau eksporlah. Sementara, stok pemerintah itu di tahun 2022 ini sangat rendah. Terendah, hanya 1 juta. Di sisi lain, petani sudah semakin malas menanam padi," katanya.
Pasalnya, lanjut Dwi Andreas, petani harus menanggung biaya besar dan semakin mahal untuk bertanam padi. Salah satunya, untuk biaya pupuk.
Memang, imbuh dia, pemerintah memberikan pupuk bersubsidi, tapi hanya bisa memenuhi kebutuhan sekitar 50% dari total konsumsi pupuk petani. Sehingga, petani pun harus membeli lagi pupuk nonsubsidi.
Baca Juga:
Kekeringan Ancam Panen Padi di Labura, Petani Terancam Rugi
Harga pupuk subsidi memang nggak naik, tapi nonsubsidi naik sangat tinggi. Nggak kuat juga beli, dan ini merembet ke produksi jadinya.
Tahun 2019, jaringan tani Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) melakukan survei, bahwa untuk memproduksi 1 kg gabah kering panen (GKP) dibutuhkan biaya Rp4.523. Sementara, saat ini, petani itu selalu merugi Rp250 ribuan setiap musim tanam," papar Dwi Andreas.
Pengamat Pertanian Khudori mengatakan hal senada.
