WAHANANEWS.CO, Kuala Lumpur - Harus ada tanggung jawab bersama antara bank, perusahaan telekomunikasi (telco), dan konsumen ketika terjadi penipuan keuangan. Selebihnya, otoritas terkait wajib menyelidiki untuk menentukan pihak mana yang paling bertanggung jawab, demikian disampaikan Federasi Asosiasi Konsumen Malaysia (FOMCA).
Wakil presiden sekaligus penasihat hukum FOMCA, Datuk Indrani Thuraisingham, mengatakan bahwa ketiga pihak tersebut harus menjalankan perannya dengan efektif untuk mencegah terjadinya penipuan.
Baca Juga:
Ambisi Malaysia Bangkit di ASEAN Terganjal Penolakan Jauregizar dari Bilbao
"Era penggunaan 'pendekatan halus' terhadap bank komersial dalam kasus penipuan sudah berakhir.
"Saat uang keluar dari rekening, bank seharusnya mengirimkan peringatan. Soalnya, mereka sudah membebankan biaya untuk setiap transaksi atau layanan kecil. Sebaliknya, kami sering mendengar dari korban penipuan yang mengeluh bahwa bank tidak bertindak cukup cepat saat mereka melaporkan telah menjadi korban penipuan," bebernya, mengutip media Malaysia, thestar.com, Rabu (4/12/2024).
Menurutnya, sekarang ini Bank Negara Malaysia sudah memiliki banyak pedoman untuk bank komersial terkait masalah penipuan.
Baca Juga:
BNN dan Bea Cukai Ungkap Sindikat Narkoba Internasional, Sita 683 Kg Barang Terlarang
"Yang kita butuhkan adalah regulasi, karena pedoman bersifat sukarela. Ketika penipuan terjadi, bank harus menjadi pihak pertama yang bertindak, diikuti oleh perusahaan telekomunikasi, dan baru kemudian konsumen," jelasnya.
Indrani juga mendesak pemerintah untuk mencontoh Singapura, di mana terdapat hukum dan regulasi ketat untuk bank dan perusahaan telekomunikasi dalam upaya menghentikan penipuan keuangan.
"Di Singapura, ada kerangka kerja tanggung jawab bersama. Bank dan perusahaan telekomunikasi kita juga harus dimintai tanggung jawab," tambahnya.
