WahanaNews.co | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan hingga ke tingkat Pemerintah Daerah.
Hal itu disampaikan Menkeu dalam Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue yang merupakan rangkaian acara 3rd G20 FMCBG-FCBD Meeting di India, tepatnya di Kota Gandhinagar, Gujarat.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
Di forum tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mampu keluar dari Middle Income Trap, yakni kondisi di mana suatu negara berpenghasilan menengah tidak bisa keluar menjadi negara maju.
Oleh karenanya, pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui berbagai macam strategi.
"Pertama, melalui hadirnya UU HKPD untuk mendukung Pemda meningkatkan infrastruktur publik, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, juga menurunkan ketimpangan sosial", ujar Sri Mulyani sebagai dikutip dari akun Instagram @smindrawati pada Senin (17/07).
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
Pemerintah Pusat juga memberikan akses kepada Pemda untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui soft loan BUMN.
"Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, melalui public-private financing, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah", jelasnya.
Selain itu, demi memperkuat komitmen Indonesia, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu pemerintah juga telah memperkenalkan ESG Framework for Infrastructure Financing yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan.
Sri Mulyani pun mengungkapkan harapannya agar forum ini dapat menjadi ajang bagi para anggota G20 untuk bisa berbagi dan belajar bersama membangun masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Senin (17/7). [jp/jup]
