Untuk itu kata Menteri Teten, inkubator kampus harus bisa melahirkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi. Apalagi saat ini Indonesia sudah diserbu produk luar yang harganya di bawah standar, sehingga sulit bagi pelaku usaha dalam negeri untuk berkompetisi.
"Padahal ekonomi nasional itu sebesar 53 persennya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Kalau produksi belanja lokal kita terus diperkuat, maka ekonomi dalam negeri juga ikut kuat. Jadi harus diproteksi dan disiapkan produk UMKM yang berkualitas," ujarnya.
Baca Juga:
Telkom Dukung Akselerasi Digital Sektor Peternakan
Diakui Teten, masalah utama pertumbuhan usaha startup adalah pembiayaan. Untuk itu, pihaknya terus mempromosikan kepada perbankan menerapkan credit scoring, sehingga para pelaku usaha rintisan ini tidak lagi dipusingkan soal agunan saat akan mengakses pembiayaan.
"Jadi bukan aset yang dijadikan jaminan, tetapi track record digital mengenai kesehatan usaha yang menjadi penilaian. Kami akan terus berkoordinasi dengan OJK dan BI untuk kepentingan ini. Jadi yang harus didorong adalah inovasi perbankan yang masih jadul," kata Teten.
Hadir secara virtual, Menteri Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungan dan apresiasi dalam upaya Kemenkop UKM yang terus mendorong lahirnya UMKM dan startup berkualitas.
Baca Juga:
Telkom Dorong Digitalisasi Pendidikan Melalui 'Program Guru Unggul'
Luhut menyampaikan, keberadaan startup harus didukung Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian besar bagi upaya pengembangan startup agar kelak bisa berkembang menjadi unicorn bahkan decacorn. Dan hal dimulai dengan dukungan dari sisi permodalan dan akses pasar.
"Indonesia yang menempati posisi keenam terbesar jumlah startup-nya menjadi hal yang perlu kita banggakan. Hal ini tidak terlepas dari 76,8 persen oleh penyediaan internet. Presiden yakin jumlah tersebut bisa terus tumbuh," kata Luhut.
Senada, Mendag Zulkifli Hasan yang hadir di acara tersebut juga mendukung lahirnya startup. Kemendag membuka akses pasar dengan memanfaatkan 45 kantor perwakilan dagang di 45 negara yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia.
