Diharapkan, persoalan SLIK OJK ini dapat segera diselesaikan dan membuka akses bagi ratusan ribu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh KPR subsidi yang selama ini tertahan.
Selain pembahasan soal pemutihan SLIK OJK, pertemuan itu juga mengukuhkan dukungan fiskal yang signifikan dari Kementerian Keuangan terhadap sektor perumahan rakyat.
Baca Juga:
Bekas Rumah DPR di Kalibata Disulap Jadi Rumah Dinas Menteri, Arahan Langsung Presiden Prabowo
Ara menjelaskan, dukungan anggaran tersebut antara lain menjaga bunga KPR Subsidi tetap stabil di level 5 persen, serta peningkatan besar-besaran kuota renovasi rumah melalui Program Renovasi Rumah oleh Negara atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dari 45.000 unit tahun ini menjadi 400.000 unit pada tahun depan.
Kuota KPR Subsidi Tetap dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan dipertahankan tinggi, yakni sebanyak 350.000 unit.
Tak hanya itu, Ara mengungkapkan, Kementerian Keuangan juga berkomitmen memanfaatkan aset-aset negara yang dapat digunakan untuk pembangunan hunian rakyat.
Baca Juga:
Tips Cara Cek KTP Dipakai untuk Pinjol atau Tidak
“Terus terang kami selama ini ingin memanfaatkan aset-aset dari negara. Pak Menkeu langsung siapkan tiga lokasi. Saya juga akan berkirim surat malam ini ke Kejaksaan terkait lahan sitaan,” ujar Ara.
Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PKP ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah dalam menuntaskan persoalan perumahan secara menyeluruh, mulai dari aspek administrasi seperti SLIK OJK hingga penyediaan lahan dan dukungan anggaran.
“Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu,” pungkas Purbaya dengan nada optimistis bahwa kolaborasi lintas kementerian akan mempercepat penyelesaian masalah rakyat.
