Bank investasi AS JPMorgan mengatakan bahwa negara tujuan liburan itu berisiko gagal bayar utangnya pada akhir 2023.
4. Bangladesh
Baca Juga:
Hubungan Politik dan Ekonomi Indonesia-China
Inflasi Bangladesh pada Mei menyentuh 7,42 persen, level tertinggi dalam 8 tahun.
Dengan cadangan mata uang asing yang semakin menipis, pemerintahnya telah bertindak cepat untuk mengekang impor yang tidak penting.
Pemerintahan Presiden Abdul Hamid juga melonggarkan aturan untuk menarik pengiriman uang dari jutaan imigran yang tinggal di luar negeri, dan mengurangi perjalanan ke luar negeri bagi para pejabat.
Baca Juga:
CIA Datangi Prabowo di AS, Ada Apa di Balik Pertemuan Misterius dengan Presiden Indonesia?
Kepada BBC, analis kedaulatan di S&P Global Ratings Kim Eng Tan mengatakan negara dengan defisit transaksi berjalan - seperti Bangladesh, Pakistan dan Sri Lanka - pemerintah menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan subsidi.
Pakistan dan Sri Lanka telah meminta bantuan keuangan kepada IMF dan pemerintah lainnya.
Namun "Bangladesh (masih) harus kembali memprioritaskan pengeluaran pemerintah dan memberlakukan pembatasan aktivitas konsumen," katanya.
