Di kesempatan yang sama, PM Yassin juga menyatakan perhatian khususnya atas situasi
politik yang terjadi di Myanmar.
Ia mengatakan, pemerintahannya secara
serius mengamati proses demokrasi di negara kawasan, karena
bisa juga berpengaruh pada stabilitas politik dan keamanan di Negeri Jiran.
Baca Juga:
Bertahan di Rakhine, Etnis Rohingya Seolah Hidup Tanpa Harapan
"Sehubungan ini, saya sangat
bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar Negeri diberi mandat
untuk mencari kesepakatan supaya satu masyarakat khas
ASEAN dirasakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam,"
kata Yassin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Suu
Kyi, Presiden Win Myint, dan tokoh senior lainnya dari Partai
Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan oleh militer dalam sebuah
penangkapan yang diduga sebagai kudeta militer.
Militer mengatakan mereka melakukan
penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan dalam pemilihan yang menghasilkan
kemenangan telak bagi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin
Aung San Suu Kyi.
Baca Juga:
Aung San Suu Kyi Divonis 6 Tahun Penjara
Saat ini militer Myanmar telah
menetapkan keadaan darurat selama satu tahun dan menunjuk Panglima Militer, Min Aung Hlaing, sebagai Penjabat Presiden.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan
rencana kontijensi bagi warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar jika kondisi
keamanan di sana memburuk.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan, sejauh
ini WNI di Myanmar dalam kondisi baik.
