WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo, akhirnya, angkat bicara juga soal isu kudeta.
Tapi,
pembahasan mengenai kudeta ini tak terkait dengan rumor di Tanah
Air, seperti yang tengah terjadi di Partai Demokrat.
Baca Juga:
Bertahan di Rakhine, Etnis Rohingya Seolah Hidup Tanpa Harapan
Saat bertemu dengan Perdana Menteri
(PM) Malaysia, Muhyiddin Yassin, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021), Jokowi menyinggung isu kawasan, terutama yang terjadi di Myanmar.
Sebab, belum lama ini, militer Myanmar
mengambil alih kekuasaan dan menculik tokoh politik berpengaruh dari Liga
Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi.
"Kita prihatin dengan
perkembangan politik di Myanmar, dan kita berharap perbedaan politik
itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan untuk mewujudkan
visi komunitas ASEAN, penting bagi kita semua untuk terus menghormati
prinsip-prinsip piagam ASEAN, terutama prinsip rule of Law, good governance,
demokrasi hak asasi manusia, dan pemerintahan yang
konstitusional," kata Jokowi, saat menyampaikan keterangan pers
bersama Yassin, Jumat (5/2/2021).
Baca Juga:
Aung San Suu Kyi Divonis 6 Tahun Penjara
Jokowi juga mengajak Menteri Luar
Negeri kedua negara bertemu dengan pimpinan ASEAN.
Tujuannya, menengahi
krisis politik dan konflik yang masih terjadi di negara dengan nama lain Burma
tersebut.
"Tadi, secara
detil juga kami sudah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri mengenai ini, dan dalam pertemuan tadi juga kita membahas mengenai isu Rohingya, dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita,"
kata dia.
Di kesempatan yang sama, PM Yassin juga menyatakan perhatian khususnya atas situasi
politik yang terjadi di Myanmar.
Ia mengatakan, pemerintahannya secara
serius mengamati proses demokrasi di negara kawasan, karena
bisa juga berpengaruh pada stabilitas politik dan keamanan di Negeri Jiran.
"Sehubungan ini, saya sangat
bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar Negeri diberi mandat
untuk mencari kesepakatan supaya satu masyarakat khas
ASEAN dirasakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam,"
kata Yassin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Suu
Kyi, Presiden Win Myint, dan tokoh senior lainnya dari Partai
Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan oleh militer dalam sebuah
penangkapan yang diduga sebagai kudeta militer.
Militer mengatakan mereka melakukan
penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan dalam pemilihan yang menghasilkan
kemenangan telak bagi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin
Aung San Suu Kyi.
Saat ini militer Myanmar telah
menetapkan keadaan darurat selama satu tahun dan menunjuk Panglima Militer, Min Aung Hlaing, sebagai Penjabat Presiden.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan
rencana kontijensi bagi warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar jika kondisi
keamanan di sana memburuk.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan, sejauh
ini WNI di Myanmar dalam kondisi baik.
Selain itu, mereka dikabarkan masih bisa melakukan kegiatan serta aktivitas sehari-hari.
Terdapat sekitar 500 orang WNI di Myanmar. [qnt]