WahanaNews.co |
Australia akan membuat visa khusus bagi pekerja di bidang pertanian dari
sepuluhnegara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, untuk bekerja.
Namun, kelompok lobi
pertanian mengatakan, mereka baru akan percayakalau rencana ini jadi
kenyataan.
Baca Juga:
Jaga Citra Kawasan ASEAN, ALPERKLINAS Apresiasi Target Pemprov Jakarta Bersih Kabel Listrik
Perwakilan Indonesia di
Australia mengatakan "menyambut baik" rencana ini dan mereka berharap
untuk mendapatkan rinciannya.
"Kami menyambut baik
inisiatif Pemerintah Australia terkait skema visa pertanian," ujar
Kristiarto Legowo, Duta Besar Republik Indonesia di Canberra.
"Kami memahami bahwa
petani Australia telah mendukung inisiatif ini selama beberapa tahun terakhir.
Ini juga merupakan skema yang serupa dengan apa yang telah dilakukan
Indonesia-Australia di bawah IA-CEPA," imbuhnya.
Baca Juga:
Jadikan Dukuh Atas Kawasan Terintegrasi, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Langkah Pemprov Jakarta Dukung Percepatan Pembangunan Aglomerasi Jabodetabekjur
"Kami berharap dapat
mendengar detail lebih lanjut tentang skema tersebut," ujarnya.
Adanya visa tersebut muncul
bersamaan dengan perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Inggris dan
Australia yang tidak lagi mengharuskan pemegang visa liburan sambil bekerja
(WHV) dari Inggris harus bekerja di ladang pertanian selama 88 hari.
Perdana Menteri Australia,
Scott Morrison, dan PM Inggris, Boris Johnson, mengatakan, visa yang berlaku
timbal balik akan dibuat bagi pekerja ladang pertanian kedua negara.
ABC dalam
laporan hari Senin (14/6/2021) mengatakan, visa baru untuk ASEAN tersebut
merupakan hasil dari perundingan antara Partai National dengan PM Morrison,
sebagai persyaratan yang diajukan oleh Partai National untuk menyetujui FTA
antara Inggris-Australia.
Wakil Ketua Partai National,
David Littleproud, mengonfirmasi jika visa baru untuk pekerja pertanian ini
akan diberikan kepada warga anggota ASEAN, yaituIndonesia, Myanmar,
Vietnam, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Laos, Brunei dan Kamboja.
"Saya sudah mendapat
janji dari PM sebagai syarat dari dukungan saya, dan dukungan Partai National
untuk perjanjian perdagangan bebas, bahwa visa ini akan mulai tersedia sebelum
akhir tahun," kata David Littleproud, yang juga adalah Menteri Pertanian
Australia.
"Kami mendapat komitmen
kuat dari PM, kami dengan jelas sudah mengatakan hal ini ketika melakukan
perundingan, garis yang tidak bisa dilewati untuk membiarkan pekerja musiman
tidak bekerja lagi di saat kita kekurangan pekerja," tambahnya.
"PM sudah berjanji
sendiri kepada Federasi Petani di tahun 2019, bahwa kami akan membuat visa
pertanian, jadi kami sekarang menetapi janji tersebut," tandasnya.
Dalam reaksinya, Presiden
Federasi Petani Nasional Australia, Fiona Simson, mengatakan, pemerintah sudah
lama menjanjikan adanya visa khusus pekerja pertanian namun sampai sekarang
belum terwujud.
"Kita sudah mendengar
janji ini selama bertahun-tahun. Waktunya membuatnya menjadi kenyataan,"
katanya kepada ABC.
Menurut David,para
anggota negara ASEAN masih harus menyatakan diri apakah mereka akan bersedia
mengizinkan warganya mengikuti program tersebut.
Hingga saat ini, masih belum
jelas berapa pekerja yang akan direkrut lewat visa tersebut.
Pekerja musiman dari Inggris
yang dikenal dengan istilah backpackers
selama ini mengisi sekitar 25 persen keseluruhan pekerja di ladang pertanian di
Australia setiap tahunnya dan mereka yang berasal dari Inggris berjumlah
sekitar 10 ribu orang.
Davidmengatakan visa
ini harus bisa merekrut lebih dari 10 ribu pekerja setiap tahunnya.
"Visa itu akan berlaku
selama tiga tahun, dan mereka akan bekerja selama enam sampai sembilan
bulan," katanya.
"Mereka kemudian kembali
ke negara asal selama tiga bulan, setiap tahunnya selama tiga tahun tersebut,"
imbuhnya.
"Ini langkah besar,
setelah adavisa pertanian resmi dan kami mencapai persetujuan dengan 10
negara ASEAN, kami kemudian bisa menambahkan dengan negara-negara lain di masa
depan," cetusnya.
Davidmengatakan, visa
ini akan memiliki kondisi yang berbeda dari program pekerja Pasifik dan skema
pekerja pemetik buah musiman.
Ketika ditanya apakah dia
percaya bahwa visa baru ini akan menjadi kenyataan nantinya, Fiona dari
Federasi Petani Nasional di Australia menjawab, "belum yakin."
"Rinciannya masih harus
dilakukan. Saya kira ini masih harus dibicarakan di tingkat Kabinet dan oleh
Komite Kajian Anggaran," katanya kepada ABC.
"Kita harus
melakukannya, ini masalah kritis bagi sektor pertanian," lanjutnya.
Fiona mengatakan, rencana
untuk mendatangkan para pekerja dari negara ASEAN sangat penting dan adanya
pekerja tambahan di ladang-ladang pertanian Australia selalu disambut dengan
baik.
"Mudah-mudahan ini bisa
lebih dari sekadar memenuhi sampai 10 ribu backpacker Inggris yang tidak lagi
harus bekerja 88 hari yang dihapuskan karena perjanjian FTA," kata Fiona
Simson.
"Kami sangat terkejut
dengan penghapusan 88 hari. ini untuk pertama kalinya pemerintah menetapi
janji. Kami sudah mendiskusikan ini selama bertahun-tahun, jadi sekarang
waktunya membuat sesuatu yang bagus atas janji-janji tersebut," tambahnya.
"Kami belum lagi melihat
rinciannya, namun kami medesak pemerintah segera menyelesaikan visa ini,"
ujarnya.
Menteri Pertanian
Davidmengatakan, visa ini akan dikaji lagi setelah lima tahun.
Dia mengatakan, persetujuan
dengan Inggris untuk tidak lagi memberlakukan ketentuan harus bekerja selama 88
hari tidak akan diperluas dengan negara lain.
"Kami yang menentukan
siapa yang akan masuk ke negeri ini," kata David.
"Inggris dan Selandia
Baru adalah dua negara khusus yang mendapat pengecualian dan itu karena
hubungan sejarah," pungkasnya. [dhn]