WahanaNews.co | Meski mendapatkan sanksi ekonomi dari sejumlah negara barat, pemerintah baru afghanistan akhirnya mendapatkan sekutu raksasa. Otoritas Cina menyatakan siap membuka dan menjalin komunikasi dengan Taliban.
"(China) ingin menjalin komunikasi dengan pemerintah Afghanistan yang baru," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, sebagaimana dikutip South China Morning Post.
Baca Juga:
Pelaku Penyandera Bocah di Pospol Pejaten Mau Uang Tebusan dan Seorang Resedivis TPPO
Wang melontarkan pernyataan ini tak lama setelah Taliban mengumumkan jajaran kabinet pemerintahan interim Afghanistan pada Selasa (7/9/2021).
"Kami berharap pemerintah Afghanistan yang baru akan mendengarkan secara luas orang-orang dari semua ras dan faksi, untuk memenuhi aspirasi rakyatnya sendiri dan harapan masyarakat internasional," kata Wang, seperti dilansir Reuters.
Selain itu, Wang juga menyampaikan bahwa pemerintah China menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Afghanistan.
Baca Juga:
Negara Cina Jadi Konsumen Emas Terbesar di Dunia
Setelah Taliban berkuasa atas Afghanistan di pertengahan Agustus lalu, China juga menjadi sudah menyerukan pembentukan pemerintah yang inklusif dan terbuka di negara itu.
China kembali menyampaikan seruan serupa setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan dengan nama resmi Islamic Emirate of Afghanistan.
Pemimpin tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada, menyatakan bahwa pemerintahan ini akan menjunjung tinggi syariat Islam.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintahannya saat ini akan membawa "perdamaian, kesejahteraan, dan pembangunan" negara.
Posisi pelaksana tugas Perdana Menteri Afghanistan dipercayakan kepada Mohammad Hassan Akhund. Ia merupakan pemimpin Afghanistan sebelumnya pada 1996-2001. Hassan merupakan sosok yang menjadi target sanksi PBB.
Untuk posisi wakil perdana menteri, Taliban mempercayakan dua pentolan mereka, yaitu Abdul Ghani Baradar dan Abdul Salam Hanafi. Posisi Menteri Dalam Negeri dipegang oleh Sirajuddin Haqqani dan Menteri Luar Negeri dijabat oleh Amir Khan Muttaqi.
Dalam pemerintahan interim ini, Taliban hanya melibatkan kelompoknya sendiri, tak inklusif seperti yang dijanjikan. Namun, Taliban menyatakan bahwa pemerintahan ini masih sementara dan mereka berharap dapat menggandeng kelompok lain.
"Beberapa kementerian dan deputi dan banyak posisi teratas yang tersisa. Kami akan mencoba memasukkan orang-orang dari seluruh negeri ke dalamnya. Ini bukan kabinet permanen dan kami akan mencoba membuatnya lebih inklusif," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid. [qin]
