WahanaNews.co | China harus bersiap melakukan serangan nuklir pertama dan segera menepis kebijakan “bukan pengguna pertama” senjata pemusnah massal tersebut.
Desakan itu disampaikan seorang diplomat seniornya untuk melawan AUKUS , aliansi baru yang dibentuk Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia.
Baca Juga:
Hubungan Politik dan Ekonomi Indonesia-China
Sha Zukang, diplomat senior yang merupakan mantan duta besar China untuk PBB, menyampaikan seruan itu dalam pertemuan puncak para pakar kebijakan nuklir negara tersebut.
”Inilah saatnya untuk memeriksa kembali dan menyempurnakan komitmen lama untuk hanya menggunakan nuklir sebagai pembalasan saat AS membangun aliansi militer dan karena meningkatkan kehadiran militernya di lingkungan kita,” katanya.
“Kebijakan Beijing saat ini—yang telah berlaku sejak 1960-an—telah memberi China landasan moral yang tinggi tetapi tidak sesuai. . .kecuali negosiasi China-AS setuju bahwa tidak ada pihak yang akan menggunakan [senjata nuklir] terlebih dahulu,” katanya, sebagaimana dikutip dari South China Morning Post, Jumat (24/9/2021).
Baca Juga:
CIA Datangi Prabowo di AS, Ada Apa di Balik Pertemuan Misterius dengan Presiden Indonesia?
Komentar Zukang—yang muncul saat China membangun ratusan silo rudal nuklir baru—penting karena Beijing sering menyampaikan perubahan kebijakan melalui diplomat senior. Badan yang dia ajak bicara—Asosiasi Kontrol dan Perlucutan Senjata China—secara resmi independen, tetapi memiliki ikatan kuat dengan Partai Komunis China.
Dia berbicara pada minggu yang sama ketika AS mengumumkan aliansi baru yang besar dengan Inggris dan Australia—dijuluki AUKUS—untuk menyediakan kapal selam bertenaga nuklir pertamanya, sebuah kemajuan teknologi besar yang jelas dirancang untuk mengimbangi kekuatan China di Indo-Pasifik.
Peringatan Zukang juga datang setelah aliansi lain antara AS, India, Jepang dan Australia—dijuluki Quad—di mana Presiden AS Joe Biden akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin secara langsung hari Jumat. Sementara keempatnya bekerja sama dalam berbagai masalah keamanan, ancaman yang berkembang dari China menjadi agenda utama.
China menjadi kekuatan nuklir pada tahun 1964 dengan uji coba bom pertamanya yang berhasil, dan mengadopsi kebijakan “bukan pengguna pertama” empat tahun kemudian. Kebijakan itu menyatakan bahwa Beijing tidak akan pernah menjadi yang pertama menggunakan senjata nuklir dalam konflik, tetapi akan menggunakannya jika diserang terlebih dahulu.
Ini mencerminkan kebijakan yang diterapkan Rusia antara tahun 1982 dan 1993, meskipun ditinggalkan karena kekhawatiran bahwa keadaan tentaranya yang melemah setelah pecahnya Uni Soviet dapat mendorong serangan oleh AS.
AS memiliki kebijakan untuk tidak pernah menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir terhadap mayoritas negara lain termasuk semua yang tidak memiliki senjata nuklir—tetapi telah mengecualikan China, Rusia dan Korea Utara dari kebijakan tersebut.
Kebijakan nuklir global berubah dengan cepat ketika sejumlah perjanjian era Perang Dingin—terutama New START dan Intermediate Range Nuclear Forces Treaty (INF)—berakhir, di mana Washington berharap untuk menegosiasikan ulang INF untuk memasukkan China.
Zukang, dalam pidatonya, mengatakan “hanya masalah waktu” sebelum kesepakatan semacam itu dinegosiasikan, tetapi Beijing harus siap untuk mengambil sikap yang lebih agresif sampai ketiganya menandatangani kertas perjanjian.
China berada di tengah-tengah peningkatan besar kekuatan nuklirnya, yang dalam beberapa tahun terakhir telah memperlihatkan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang lebih canggih dan rudal nuklir hipersonik yang dianggap tidak dapat dihentikan oleh sistem pertahanan rudal saat ini.
Beijing diperkirakan memiliki sekitar 320 hulu ledak nuklir yang dapat dipasang pada rudal-rudal itu saat ini, tetapi juga diperkirakan berada di tengah-tengah perluasan besar persenjataan itu.
Perkiraan itu muncul setelah penemuan pada bulan Juli dari dua pangkalan rudal besar baru yang sedang dibangun di daerah gurun terpencil di China.
Para ahli percaya yang pertama, di dekat kota Yumen, pada akhirnya akan menampung 120 silo sedangkan yang kedua, di dekat kota Hami, akan menampung 110 silo. Selusin lainnya sedang dibangun di dekat Jilantai, dengan situs yang lebih tua juga sedang ditingkatkan.
Setiap silo dapat menampung rudal nuklir, dengan masing-masing rudal mampu membawa hingga 12 hulu ledak nuklir jika China meningkatkan semuanya untuk membawa misil DF-41 terbarunya.
Itu berarti persenjataan nuklir China secara teoritis dapat berkembang menjadi 875 hulu ledak. Hu Xijin, editor surat kabar Global Times—corong propaganda negara China—, sebelumnya berpendapat bahwa itu harus diperluas menjadi 1.000.
Langkah itu akan mengangkat China di atas kekuatan nuklir berperingkat rendah seperti Inggris, Pakistan, Prancis, dan India yang telah menimbun hulu ledak dalam jumlah ratusan.
Tapi itu masih jauh dari AS dan Rusia, dua kekuatan nuklir terbesar di dunia, yang memiliki persenjataan masing-masing sekitar 4.000 hulu ledak nuklir.
Pembangunan ratusan silo juga menandai perubahan besar dalam ancaman nuklir China, yang saat ini sangat bergantung pada landasan peluncuran berbasis jalan bergerak (mobile) dan pesawat pengebom berkemampuan nuklir. China juga memiliki empat kapal selam bersenjata nuklir.
China memperluas militernya karena ekonominya menggelembung untuk menyaingi AS, setelah tertinggal selama beberapa dekade.
Selain membangun rudal dan silo nuklir baru, ia telah membangun kapal induk baru, tank, jet tempur, drone mata-mata dan drone serang, bersama dengan senapan baru untuk pasukannya.
Beijing telah menggunakan perangkat keras baru untuk mengambil sikap yang lebih agresif di Pasifik: memaksakan kekuasaannya di Hong Kong, mengancam Taiwan, dan mengeklaim sejumlah pulau tak berpenghuni di Laut China Selatan yang telah dibangun pangkalan militer di atasnya.
Ia juga telah menekan klaimnya atas sejumlah pulau lain yang kepemilikannya dipersengketakan, menciptakan ketegangan dengan kekuatan regional lainnya seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan lainnya. Perselisihan serupa sedang berlangsung di Laut China Timur, di sekitar pulau-pulau yang diklaim oleh Jepang.
China mengeklaim hak atas hampir seluruh Laut China Selatan, yang akan membuat Beijing memegang kendali atas jalur pelayaran internasional yang sangat berharga, daerah penangkapan ikan yang diandalkan negara-negara tetangga untuk makanan, dan deposit batu bara dan minyak yang melimpah. [dhn]
