Ia meyakini penataan kembali berbagai rekening, dana, dan pos pengeluaran pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal untuk membiayai kebijakan tersebut.
"Saya yakin kami dapat menyediakan anggaran yang dibutuhkan melalui reformasi tersebut," kata Takaichi.
Baca Juga:
Pascagempa Besar di Kumamoto, KBRI Tokyo Pastikan Belum Ada Laporan Korban WNI
Rencana pemangkasan pajak konsumsi makanan itu tetap memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan pembiayaan jaminan sosial Jepang.
Ketua Federasi Bisnis Jepang atau Keidanren, Tsutsui Yoshinobu, menilai pengurangan pajak berpotensi memengaruhi pendanaan jaminan sosial sehingga pemerintah perlu menjelaskan sumber penerimaan penggantinya kepada masyarakat.
"Saya rasa pemerintah harus menjelaskan sumber pendapatan penggantinya," kata Yoshinobu.
Baca Juga:
Gempa Dahsyat M 7,1 Hantam Jepang, Mal Meledak dan Ratusan Ribu Warga Mengungsi
Menurut Yoshinobu, kepastian mengenai batas waktu kebijakan juga penting agar pemotongan pajak yang dirancang sebagai stimulus sementara tidak berubah menjadi kebijakan permanen.
"Saya juga menilai sangat penting agar kebijakan ini benar-benar berakhir setelah dua tahun, seperti yang telah dijanjikan pemerintah," ujarnya.
Pemerintah Jepang selanjutnya berencana mengajukan rancangan undang-undang reformasi perpajakan dalam sidang luar biasa parlemen yang diperkirakan berlangsung pada musim gugur 2026.
