WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa Rusia masih membuka kemungkinan untuk menerima Ukraina sebagai negara tetangga dalam jangka panjang.
Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud apabila Ukraina mengambil posisi netral serta menunjukkan sikap yang bersahabat terhadap Moskow.
Baca Juga:
Ambisi Militer Bripda Rio: Ditolak AS dan Jerman, Berakhir di Medan Donbass Rusia
Pernyataan itu dilaporkan kantor berita Xinhua pada Jumat, 6 Februari 2026.
Pandangan tersebut disampaikan Lavrov dalam sebuah wawancara dengan media Russia Today yang dilakukan pada Kamis, 5 Februari 2026.
Dalam wawancara itu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak menuntut Ukraina untuk menjadi sekutu politik atau militer.
Baca Juga:
Heboh Polisi Aceh Gabung Tentara Rusia, Riwayat Pelanggarannya Terbongkar
Meski demikian, Ukraina dinilai harus menjadi negara yang tidak bersikap bermusuhan terhadap Rusia.
Lavrov menekankan bahwa penyelesaian konflik Ukraina harus berlandaskan prinsip penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara.
Menurutnya, hak tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seperti akses terhadap pangan, air bersih, serta layanan pemanas, terutama di tengah situasi krisis.
Selain kebutuhan dasar, Lavrov juga menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa hak atas penggunaan bahasa, pendidikan, serta kebebasan beragama harus dijamin sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan Konstitusi Ukraina.
Lebih lanjut, Lavrov menyampaikan bahwa bagi Rusia, isu utama dalam penyelesaian konflik bukanlah persoalan penguasaan wilayah.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap manusia menjadi prioritas utama, khususnya bagi warga etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia yang tinggal di wilayah Ukraina.
Ia menegaskan bahwa kelompok tersebut telah menetap dan turut membangun wilayah-wilayah tersebut selama ratusan tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Lavrov juga melontarkan kritik terhadap rencana perdamaian Ukraina yang dirujuk oleh Presiden Volodymyr Zelensky.
Menurut Lavrov, rencana tersebut tidak mencantumkan upaya pemulihan hak-hak etnis Rusia maupun kelompok minoritas nasional lainnya.
Ia juga menilai tidak adanya jaminan yang jelas terkait kebebasan beragama dalam dokumen tersebut.
Padahal, kebebasan berbahasa dan beragama telah diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak seharusnya dijadikan sebagai alat tawar-menawar politik.
Pernyataan Lavrov disampaikan seiring dengan berakhirnya putaran kedua perundingan antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Perundingan tersebut berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, namun belum menghasilkan terobosan signifikan.
Kedua pihak hanya mencapai kesepakatan terbatas terkait pertukaran tahanan dalam jumlah besar.
Sementara itu, isu-isu krusial lainnya, seperti pengaturan wilayah dan gencatan senjata, masih belum menemukan titik temu dan tetap menjadi ganjalan utama dalam proses perdamaian.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
