Dalam penerapannya, PBB mewajibkan setiap negara anggota Majelis Umum PBB untuk selalu menjunjung tinggi kesetaraan gender bagi kaum perempuan di dalam lingkungan kerja, memberikan kehidupan yang layak kepada kelompok minoritas termasuk komunitas LGBTQI+, serta menegakkan prinsip demokrasi dan HAM termasuk melindungi kebebasan berpendapat di muka umum dan kebebasan pers.
Keputusan Amerika Serikat yang ingin menarik tentara dari Afghanistan secara besar-besaran membuka langkah Taliban untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah Republik Islam Afghanistan yang diakui oleh Amerika Serikat dan komunitas internasional. Sejak Mei 2021, Taliban terus melancarkan serangan militer ke sejumlah kota Afghanistan.
Baca Juga:
RI-AS Kecam Kekerasan Terhadap Warga Sipil yang Berlanjut di Myanmar
Pada Agustus 2021, Taliban berhasil menduduki ibu kota Afghanistan, Kabul, dan memaksa mantan Presiden Afghanistan periode 2014 – 2021, Ashraf Gani, untuk menyerahkan kekuasaan kepada Pemimpin Tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada, pada Agustus 2021. Meski Taliban berhasil merebut kembali Afghanistan, PBB tetap mempertahankan kredensial Duta Besar Afghanistan untuk PBB saat ini, Naseer Ahmad Faiq, untuk mewakili pemerintah Afghanistan di PBB.
Namun, Pemerintah Keamiran Islam Afghanistan (Islamic Emirate of Afghanistan) di bawah kepemimpinan Taliban tidak mengakui status kredensial Faiq.
Taliban mendesak PBB agar menyetujui permohonan status kredensial yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, tentang penunjukan Kepala Kantor Politik Taliban, Muhammad Suhail Shaheen, sebagai Duta Besar Afghanistan untuk PBB yang baru menggantikan Faiq. Namun, PBB menolak memberikan kredensial kepada Shaheen dan tetap mempertahankan status kredensial Faiq sampai dengan September 2023.
Baca Juga:
KTT Liga Arab dan OKI Sepakati Tekanan Global: Cabut Keanggotaan Israel dari PBB Segera!
Pada Februari 2021, Tatmadaw, nama resmi Junta Militer Myanmar, melancarkan kudeta terhadap pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi. Suu Kyi dan seluruh pejabat tinggi pemerintah yang berasal dari partai Liga Demokrasi Nasional (National League of Democracy/NLD), partai politik yang didirikan oleh Suu Kyi dan pemenang Pemilu Myanmar 2020, ditahan oleh kepolisian Myanmar.
Pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis kurungan penjara kepada Suu Kyi dan koleganya atas kasus penyalahgunaan kekuasaan, membocorkan informasi rahasia negara, dan melanggar aturan pembatasan mobilitas Covid-19.
Untuk mewakili suara pemerintah Myanmar di PBB, Kepala Komisi Administrasi Negara dan Perdana Menteri Myanmar, Min Aung Hlaing, menunjuk Aung Thu Rein sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB yang baru menggantikan Kyaw Moe Tun, Duta Besar Myanmar untuk PBB yang ditunjuk oleh Suu Kyi.
