Kendati pun demikian, PBB menolak memberikan kredensial kepada Aung Thu Rein dan mempertahankan kredensial Kyaw Moe Tun sebagai perwakilan tetap Myanmar di PBB yang sah.
Senada dengan Afghanistan dan Myanmar, Pada September 2022 lalu, Pemerintah Stabilitas Nasional Libya mendesak agar PBB mencabut status kredensial Duta Besar Libya untuk PBB saat ini, Taher Al-Sunni, yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Libya saat ini, Abdul Hamid al-Dbeibeh.
Baca Juga:
RI-AS Kecam Kekerasan Terhadap Warga Sipil yang Berlanjut di Myanmar
Perdana Menteri Pemerintah Stabilitas Nasional Libya, Fathi Basagha, menyatakan pemerintah Libya yang saat ini dipimpin oleh Dbeibeh dan pejabat Pemerintah Persatuan Nasional yang berkedudukan di ibu kota Libya, Tripoli, tidak memiliki otoritas hukum yang sah untuk memimpin Libya.
Meski begitu, PBB tetap menolak permohonan Basagha karena tidak mendapat dukungan suara anggota Pemerintah Persatuan Nasional Libya yang sah dan diakui oleh komunitas internasional. [ast]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
