WAHANANEWS.CO, Jakarta - Di tengah bayang-bayang konflik dengan India dan ketidakpastian geopolitik regional, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pendapatan negara Pakistan akan melonjak tajam menjadi hampir Rs20 triliun, sekitar USD71,2 miliar atau setara Rp1.138 triliun, pada tahun fiskal 2025–2026.
Angka ini naik signifikan dibandingkan estimasi pendapatan tahun berjalan yang berada di bawah Rs17,8 triliun (USD63,4 miliar atau Rp1.012 triliun).
Baca Juga:
Bara di Langkit Kashmir, Duel Rudal dan Drone India-Pakistan Semakin Ganas
Meskipun proyeksi ini mencerminkan potensi pemulihan ekonomi, IMF mengingatkan pentingnya pengelolaan fiskal yang disiplin, terutama di tengah meningkatnya anggaran pertahanan yang disebabkan oleh ketegangan militer dengan India.
Diskusi IMF-Pakistan dan Ancaman Konflik Regional
Prediksi IMF muncul setelah tiga hari diskusi teknis daring dengan pemerintah Pakistan.
Baca Juga:
Operasi Bunyanun Marsoos: Simbol Kekokohan Pakistan Hadapi Serangan India
Pertemuan tingkat kebijakan dijadwalkan berlangsung pada 19–23 Mei 2025, yang akan merumuskan langkah-langkah anggaran dan kerangka ekonomi makro menjelang pengesahan Anggaran Federal pada 2 Juni mendatang.
Sementara Pakistan bersiap mengalokasikan tambahan anggaran untuk sektor pertahanan, IMF menekankan bahwa stabilitas fiskal tetap harus menjadi prioritas.
Apalagi, potensi eskalasi militer dengan India dapat menjadi beban ganda bagi anggaran negara.
“Ketegangan dengan India memberi tekanan tambahan pada pengeluaran negara, khususnya untuk pertahanan dan keamanan. Dalam situasi ini, disiplin fiskal menjadi semakin mendesak,” kata Dr. Ayesha Saeed, ekonom senior di Karachi Institute for Policy Research.
Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Inflasi
IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Pakistan sebesar 3,6% pada tahun fiskal mendatang, dengan inflasi diperkirakan naik dari 5,1% menjadi 7,7%.
Di sisi pendapatan negara, penerimaan pajak diproyeksikan meningkat lebih dari Rs1,4 triliun (USD5 miliar atau Rp79,7 triliun) dari Rs12,4 triliun tahun ini.
Lembaga keuangan internasional itu juga menyerukan peran aktif dari pemerintah provinsi, termasuk optimalisasi pemungutan pajak sektor pertanian, sektor yang selama ini belum tergarap maksimal, namun menyimpan potensi besar.
Efisiensi Anggaran
Meski total pengeluaran negara diperkirakan meningkat hingga Rs26,57 triliun (USD94,7 miliar atau Rp1.514 triliun), IMF mendorong efisiensi anggaran dengan menargetkan penurunan belanja pemerintah sebagai persentase dari PDB, dari 21,6% menjadi 20,3%.
Sebagian besar peningkatan belanja negara dipicu oleh kebutuhan penguatan militer, termasuk modernisasi senjata dan kesiapsiagaan pertahanan yang disebut-sebut sebagai respons terhadap kemungkinan konfrontasi di perbatasan dengan India.
Komitmen Iklim Tetap Jalan
IMF juga memproyeksikan defisit fiskal Pakistan akan menyempit dari 5,6% menjadi 5,1% dari PDB, atau setara Rs6,67 triliun (USD23,8 miliar atau Rp380 triliun).
Sebagai bagian dari kesepakatan dalam Extended Fund Facility (EFF), pemerintah Pakistan juga diwajibkan menyoroti aspek keberlanjutan dalam kebijakan subsidi, termasuk mengintegrasikan isu iklim.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
