WahanaNews.co | Seorang
pejabat senior Pentagon mengadakan pembicaraan dengan militer China untuk
pertama kalinya sejak Presiden Joe Biden menjabat pada Januari lalu untuk fokus
pada pengelolaan risiko antara kedua negara. Hal itu diungkapkan seorang
pejabat Amerika Serikat (AS) kepada Reuters.
Baca Juga:
Di Ambang 'Shutdown', Amerika Serikat Kini Terancam Bokek
AS telah menempatkan sikap bermusuhan terhadap China di
jantung kebijakan keamanan nasionalnya selama bertahun-tahun dan pemerintahan
Biden telah menggambarkan persaingan dengan Beijing sebagai "ujian geopolitik
terbesar" abad ini.
Hubungan antara China dan AS semakin tegang, dengan dua
ekonomi terbesar dunia itu bentrok dalam segala hal mulai dari Taiwan dan
catatan hak asasi manusia China hingga aktivitas militernya di Laut China
Selatan.
Terlepas dari ketegangan dan retorika yang memanas, para
pejabat militer AS telah lama berusaha untuk memiliki jalur komunikasi terbuka
dengan rekan-rekan China mereka untuk dapat mengurangi potensi gejolak atau
menangani kecelakaan apa pun.
Baca Juga:
Perkuat Kawasan, Iran Tak Pedulikan Gertakan F-35 dan Kapal Perang AS
Wakil asisten menteri pertahanan untuk China, Michael Chase,
pekan lalu telah berbicara dengan Mayor Jenderal China Huang Xueping, wakil
direktur Kantor Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk Kerjasama Militer
Internasional China.
"(Mereka) menggunakan Tautan Telepon Pertahanan AS-RRC hari
ini untuk melakukan konferensi video yang aman," kata pejabat AS, yang
berbicara dengan syarat anonim.
"Chase fokus pada mengelola krisis dan risiko,"
tambah pejabat itu seperti dikutip dari Metro.us, Sabtu (28/8/2021).
Para pejabat mengatakan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin
belum berbicara dengan mitranya dari China, sebagian karena ada perdebatan
tentang pejabat China mana yang merupakan mitra Austin.
Wakil Presiden Kamala Harris pada hari Kamis mengatakan
bahwa Amerika Serikat menyambut baik persaingan dan tidak mencari konflik
dengan Beijing, tetapi akan terus berbicara tentang isu-isu seperti sengketa
maritim di Laut China Selatan.
China, Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Taiwan
mengklaim sebagian Laut Cina Selatan, yang dilintasi oleh jalur pelayaran vital
dan berisi ladang gas dan daerah penangkapan ikan yang kaya.
Biden telah meningkatkan sanksi terhadap China atas dugaan
pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong.
Dalam pergeseran dari pendahulunya sebagai presiden, Donald
Trump, Biden secara luas telah berusaha untuk menggalang sekutu dan mitra untuk
membantu melawan apa yang dikatakan Gedung Putih sebagai kebijakan ekonomi dan
luar negeri China yang semakin memaksa. [rin]
