Ia mengungkapkan bahwa ribuan pengaduan terkait fasilitas kesehatan yang diterima lembaganya menunjukkan masih adanya berbagai persoalan dalam sistem jaminan sosial yang perlu diperbaiki secara menyeluruh.
Menurutnya, perbaikan sistem harus dilakukan melalui komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.
Baca Juga:
Pererat Silaturahmi, Bupati Karo Berbuka Puasa Bersama Forkopimda Karo
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
"Sebab hanya organisasi yang mau mendengar yang akan mampu bertahan dalam dinamika perubahan. Dan hanya organisasi yang konsisten mendengar serta menindaklanjuti yang akan benar-benar dipercayai," ujarnya.
Pujo menambahkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh BPJS Kesehatan tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif semata.
Baca Juga:
Pariwisata Bali Tetap Stabil Meski Situasi Geopolitik Global Memanas
Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan serta kebutuhan masyarakat yang menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional.
"BPJS Kesehatan Tanggap (Tangkap Aspirasi, Gapai Solusi-red) bukanlah seremoni belaka, melainkan sebuah komitmen otentik untuk membuka ruang dialog yang setara, menjadi wadah menyerap aspirasi secara sistematis dan terstruktur, sehingga setiap masukan yang jujur dan konstruktif dapat menjadi fondasi bagi kebijakan yang lebih tepat sasaran," ucap Pujo.
Ia menegaskan bahwa komunikasi terbuka dengan masyarakat akan menjadi budaya kerja utama BPJS Kesehatan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program jaminan kesehatan nasional.
