WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap penguatan sektor kesehatan yang menjadi bagian dari arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menurutnya, peningkatan fasilitas kesehatan perlu dibarengi dengan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga dapat berjalan secara optimal.
Baca Juga:
Komisi XII DPR Optimistis Target Lifting Minyak dan Gas 2027 Bisa Tercapai
Nihayatul menilai pembangunan dan penguatan fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, masih menjadi kebutuhan penting untuk memperluas pemerataan akses kesehatan.
Hal tersebut terutama dirasakan di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa yang hingga kini masih memiliki kecamatan tanpa fasilitas puskesmas.
“Yang pertama soal rumah sakit, soal puskesmas, dan juga untuk dokter. Karena itu memang menjadi prioritas awal dari Pak Prabowo, Pak Presiden kita. Karena selama ini kita tahu banyak sekali kecamatan-kecamatan yang belum punya puskesmas, terlebih di luar Pulau Jawa,” ujar Nihayatul dikutip dari situs resmi DPR RI, Selasa (18/8/2026).
Baca Juga:
DPR Apresiasi Swasembada Delapan Komoditas Pangan, Bambang Haryadi: Ini Prestasi
Menurut legislator Fraksi PKB tersebut, keberadaan puskesmas di setiap kecamatan sangat penting karena fasilitas itu menjadi salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan primer.
Dengan distribusi puskesmas yang lebih merata, masyarakat diharapkan tidak harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh layanan kesehatan dasar.
Selain memperluas akses pelayanan primer, keberadaan puskesmas yang memadai juga dinilai dapat membantu mengurangi beban rumah sakit rujukan.
Masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan dan penanganan awal di fasilitas kesehatan terdekat sebelum mendapatkan rujukan apabila membutuhkan layanan yang lebih lanjut.
Nihayatul mencontohkan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur yang harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan.
Faktor geografis, luas wilayah, serta karakteristik daerah kepulauan membuat akses menuju fasilitas kesehatan menjadi tantangan tersendiri.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di daerah, termasuk kawasan terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Menurutnya, pemerataan pembangunan kesehatan harus mempertimbangkan kondisi geografis setiap wilayah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang setara.
Namun, Nihayatul mengingatkan bahwa pembangunan gedung dan fasilitas kesehatan saja belum cukup.
Ketersediaan tenaga kesehatan menjadi faktor penting agar fasilitas yang telah dibangun dapat beroperasi dan memberikan pelayanan secara maksimal.
“Persoalan terpentingnya adalah tenaga kesehatan kita. Kita itu harus punya minimal tujuh tenaga kesehatan, mulai dokter gigi, dokter umum, dan sebagainya. Namun kenyataannya masih ada berapa ribu puskesmas yang belum memenuhi kebutuhan tenaga medis kita,” jelasnya.
Ia mengatakan, berdasarkan pemantauan Komisi IX DPR RI terhadap peta kebutuhan tenaga kesehatan yang dimiliki Kementerian Kesehatan, masih terdapat banyak puskesmas yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemerataan layanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nihayatul mendorong adanya sejumlah terobosan kebijakan.
Upaya itu antara lain dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan dokter spesialis, optimalisasi pemanfaatan teknologi kesehatan dan telemedisin, serta mempertimbangkan pemenuhan tenaga medis dari luar negeri secara terukur sesuai kebutuhan nasional.
Di sisi lain, Nihayatul turut mengapresiasi rencana pengembangan layanan ambulans helikopter sebagai salah satu upaya mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di wilayah yang memiliki tantangan geografis.
Menurutnya, fasilitas tersebut akan sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan dan wilayah dengan akses transportasi darat maupun laut yang terbatas.
“Bayangkan di daerah Papua yang dari ujung ke ujung. Kalau Raja Ampat saja itu sudah berapa jam. Taliabu di daerah Maluku Utara itu kalau ke Ternate bisa 12 jam, bisa lebih daripada itu. Kalau tidak ada helikopter itu akan kesulitan,” katanya.
Ia menilai keberadaan ambulans helikopter dapat menjadi solusi dalam kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan medis secara cepat, khususnya bagi pasien yang harus segera mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan.
Namun, pengembangan layanan tersebut juga perlu disertai perencanaan yang matang agar dapat menjangkau wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Nihayatul menegaskan, pemerintah perlu melihat pembangunan kesehatan secara menyeluruh.
Penambahan anggaran dalam RAPBN 2027 harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu memperkuat fasilitas kesehatan sekaligus memastikan tersedianya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang cukup.
Dengan pembangunan infrastruktur, pemerataan SDM kesehatan, pemanfaatan teknologi, serta dukungan transportasi medis yang memadai, ia berharap kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat secara merata.
Dengan demikian, masyarakat di perkotaan maupun daerah terpencil memiliki kesempatan yang lebih setara untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.
“Penguatan fasilitas kesehatan dan pemenuhan SDM harus dilakukan secara bersamaan agar anggaran kesehatan yang disiapkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.”
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
