WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah kembali memicu keprihatinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah Bupati Sukoharjo Etik Suryani menjadi kepala daerah terbaru yang terjerat kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan rentetan penangkapan kepala daerah dalam waktu berdekatan menjadi peringatan serius bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah.
Baca Juga:
Polemik SE Guru Non-ASN, DPR Usulkan Afirmasi untuk Daerah Fiskal Lemah
"Sebenarnya kejadian seperti ini kan sudah beberapa kali terjadi, ya. Mungkin bulan ini saja tiga orang, ya. Langkat, Kuantan Singingi, sama Ibu Etik. Kami sebenarnya di Kementerian Dalam Negeri ini sangat prihatin dengan kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi," kata Benni Irwan, Minggu (12/7/2026).
Ia menjelaskan Kemendagri memandang peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang memprihatinkan karena kembali mencoreng penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengganggu kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Kemendagri juga memastikan tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK terhadap kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan.
Baca Juga:
Pemprov Sulteng Habiskan Uang Rakyat Nikmati Fasilitas Mewah Hotel Bintang di Atas Penderitaan Honorer
"Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentu sangat menghormati proses hukum. Dan kita semua harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan untuk setiap kepala daerah yang terkena OTT ini," ujar Benni.
Menurutnya, penghormatan terhadap proses hukum merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemendagri berharap rentetan kasus yang menimpa sejumlah kepala daerah dapat menjadi pengingat agar seluruh kepala daerah menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
"Kami dari Kemendagri sangat berharap ini tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bagi kepala daerah yang lain," sambung Benni.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul bertambahnya jumlah kepala daerah yang terjerat OTT KPK dalam beberapa waktu terakhir, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang menjadi kasus terbaru.
Kemendagri berharap seluruh kepala daerah semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pengawasan internal, serta mengedepankan integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
