Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menilai pemanfaatan teknologi pembaca chip pada e-KTP merupakan solusi yang lebih aman dibandingkan penggunaan fotokopi dokumen identitas.
Dengan sistem digital yang terhubung, proses verifikasi identitas warga dapat dilakukan secara akurat, cepat, dan minim risiko kebocoran data.
Baca Juga:
Sidang Kedua Gugatan Rp5,7 Miliar Eks Karyawan ke Kredivo Digelar PN Jakarta Barat, OJK Hadir
Menurutnya, penerapan card reader serta integrasi data kependudukan antarinstansi merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah.
Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mengurangi beban administratif yang selama ini harus ditanggung masyarakat.
“Ke depan, pelayanan publik harus bergerak menuju integrasi data digital otomatis sehingga masyarakat tidak lagi dibebani pengumpulan berulang dokumen administrasi. Oleh karena itu, negara harus menghadirkan sistem yang sederhana, aman, dan terintegrasi,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Baca Juga:
Kredivo Digugat Eks Karyawan Rp 5,7 Miliar, Sidang Pertama Digelar PN Jakarta Barat
Politisi Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut juga menyatakan dukungannya terhadap kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan secara bertanggung jawab.
Menurutnya, pengelolaan data yang terintegrasi harus tetap mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi serta keamanan siber nasional.
Ia menilai integrasi data kependudukan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari administrasi pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga sektor perbankan.
